Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kemenhaj Fokus Pembenahan Tata Kelola dan Efisiensi Biaya Haji

Fast Track Diperluas, Embarkasi Bertambah

Pada sektor layanan di Arab Saudi, pemerintah mencatat perluasan layanan fast track dan penambahan embarkasi. Infografik menyebut layanan fast track bertambah menjadi enam embarkasi serta tiga embarkasi baru, yakni Yogyakarta, Banten, dan Dhoho, sehingga total embarkasi menjadi 17. Pemerintah juga menginisiasi pembangunan kampung haji dan pengembangan embarkasi berbasis hotel, termasuk di Yogyakarta dan Dhoho.

Perluasan fasilitas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan layanan dan mendukung penyelenggaraan haji yang lebih terintegrasi. Pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi lintas lembaga serta penyesuaian dengan kebutuhan operasional di dalam dan luar negeri.

Seleksi Petugas Diperketat, Pengawasan Haji Diperkuat

Di sisi sumber daya manusia, pemerintah memperkuat pendidikan dan pelatihan petugas haji dengan durasi 30 hari. Materinya mencakup kesiapan fisik dan mental, kompetensi pelayanan, kerja sama tim, pengetahuan dasar, fikih haji, serta bahasa Arab.

Seleksi petugas haji juga menggunakan sistem computer assisted test (CAT) dengan keterlibatan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Langkah ini ditujukan untuk memperkuat objektivitas seleksi, validitas hasil, dan akuntabilitas proses penentuan petugas yang akan mendampingi jemaah.

“Petugas haji bukan sekadar pelaksana teknis. Mereka adalah orang-orang yang berhadapan langsung dengan jemaah dalam berbagai situasi, termasuk ketika jemaah menghadapi kesulitan. Karena itu, kompetensi, kedisiplinan, dan integritas harus menjadi bagian utama dalam proses seleksi maupun pelatihan,” ujar Menhaj.

Pada aspek pengawasan, pemerintah membentuk unit kerja yang menangani pengawasan terpadu penyelenggaraan haji dan umrah. Penguatan sistem data dilakukan melalui integrasi data jemaah dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan identitas kependudukan untuk meningkatkan akurasi dan mencegah manipulasi data.