Pemkab Bantul Tak Sepakat Putusan MA

YOGYAKARTA - Pascakeputusan Mahkamah Agung (MA) yang meniadakan Ujian Nasional (UN), Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta secara tegas menyatakan tak sependapat dengan putusan MA.

Pasalnya, penghapusan UN akan menghilangkan standar pendidikan nasional antardaerah, akibatnya standar pendidikan setiap daaerah menjadi berbeda, sehingga akan lebih simpati jika ada UN ulangan.

"UN ini penting dalam rangka masa depan yang lebih baik yaitu kualitas SDM. Bisa dibayangkan jika nantinya tanpa UN kualitas SDM siswa dari Jawa dan luar Jawa seperti SDM dari siswa di Papua," ujar Bupati Bantul HM Idham Samawi, Sabtu (28/11/2009)

Idham juga sependapat mana kala nilai bukan ukuran mutlak dalam menentukan kualitas SDM, namun demikian demi kepentingan pendidikan secara nasional masih dibutuhkan adanya UN.

"Standar pelajaran yang di UN-kan di seluruh Indonesia sama. Jika itu dihilangkan maka untuk mengukur derajat pendidikan sangat sulit. Bayangkan jika nantinya ada jurang derajat pendidikan yang sangat dalam antara siswa di Pulau Jawa dengan di luar Jawa seperti di daerah Manukwari, Papua," tandasnya.

Lebih lanjut Idham menyatakan, meniadakan UN dan mengacu pendidikan kepada negara luas wilayahnya dan pendidikannya sangat maju sangat sulit untuk diterapkan. Karena wilayahnya yang sangat luas, sehingga tingkat derajat pendidikan akan sulit diterapkan untuk setiap daerah.

"Ini akan lebih parah lagi kepada kabupaten/kota atau provinsi yang kurang memperhatikan masalah pendidikannya. Dipastikan derajat pendidikannya akan jauh tertinggal tanpa UN," pungkasnya

(Dadan Muhammad Ramdan)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.