JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung atas penyelenggaraan Ujian Nasional terus menuai kontroversi. Ibarat buah simalakama, diterapkan salah tidak dilaksanakan pun menjadi masalah. Di negara-negara lain Ujian Nasional dipakai untuk mengukur standar mutu pendidikan.

Bedanya, di negara-negara yang menerapkan UN, sarana penunjang pendidikan yang ada bagi setiap sekolah memiliki kualitas yang kurang lebih sama. "Tidak adil kalau semua sekolah disamaratakan, antara sekolah di desa dan di kota," ungkap anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran saat berbincang dengan okezone, Minggu (29/11/2009).

Menurut politisi PKS ini, UN yang diterapkan di Indonesia sebenarnya memiliki tujuan yang bagus untuk melihat standar mutu pendidikan di Indonesia. "Sayangnya belum disiapkan secara matang," tamba Herlini.

Oleh karenanya, menurut Herlini, saat ini belum tepat kalau UN dijadikan satu-satunya standar untuk menentukan kelulusan siswa. Ketika pemerintah sudah mampu meningkatkan kualitas pendidik dan memberikan sarana yang penunjang pendidikan di semua daerah barulah UN bisa diterapkan.

Solusinya, tambah anggota dari Dapil Kepri ini adalah dinas pendidikan provinsi, dan sekolah juga diberi hak untuk membuat soal ujian.

"Tentu dengan pengawasan orang yang ahli," tambahnya. Selain itu, dana APBN yang mencapai Rp200-an triliun ini jangan sampai bocor sehingga fasilitas pendidikan bisa merata di setiap daerah.
"Kalau tidak punya standar susah juga kita karena mutu tidak bisa diukur," pungkasnya.(bul) (mir)

(hri)