Banyak Moge di Jatim yang Bodong

ilustrasi.(foto:ist)

Banyak Moge di Jatim yang Bodong
SURABAYA - Sebagian besar motor besar yang ada di Jawa Timur diduga bodong atau tidak dilengkapi surat-surat resmi. Dinas Pendapatan (Dispenda) Jawa Timur kesulitan mendata jumlah motor gede yang mesinnya berkapasitas 500 cc. Sehingga keberadaan motor gede ini tidak maksimal dalam memberikan kontribusi pajak.
 
Kepala Dispenda Jatim, I Made Sutarya mengatakan hingga saat ini memang masih banyak kendaraan bermotor yang tidak bisa memberikan kontribusi pajak terhadap pemerintah daerah. Seperti halnya, motor gede sejenis Harley Davidson.
 
Namun, pemerintah daerah tidak mempunyai data secara riil jumlah kendaraan yang dimiliki orang kaya. Sebab, kendaraan itu masuk ke Indonesia terutama Jatim melalui jalur gelap yang melanggar ketentuan hukum.
 
”Data secara pasti berapa banyak, kami tidak mengetahui. Untuk itu, pemprov akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menertibkan kendaraan itu. Dengan begitu raperda disahkan dan pajak rogresif berlaku, potensi kendaraan yang ada tidak sia-sia, dan pendapatan dapat meningkat,” ujarnya.
 
Menurut data Dispenda, sejak tahun 2005 jumlah motor gede yang membayar pajak tidak lebih dari 50 kendaraan. Dengan kontribusi itu otomatis potensi pajak rendah. Padahal, setiap tahunnya pajak kendaraan yang dikenakan Rp5-8 juta per kendaraan.
 
Sementara masyarakat yang bayar pajak untuk kendaraan tahun pembuatan 2007 sebanyak 95 orang, motor tahun pembuatan 2008 sebanyak 76 orang, dan motor tahun pembuatan 2009 sebanyak 85 orang.
 
Mengingat sebagian besar motor gede yang dimiliki masyarakat tidak memiliki surat kelengkapan kendaraan, Dispenda tidak dapat menerapkan potensi pendapatan dari pajak yang akan dikenakan.
 
”Ini jelas sulit, karena tidak ada surat-suratnya. Pengurusan pajak itu kan harus disertai surat, seperti STNK, dan BBKB. Otomatis kita tidak bisa memungut pajak, dan sulit untuk menggarap potensi pajak,” terangnya.
 
Ke depan, agar kendaraan yang masuk dapat terdata, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dirjen Bea Cukai untuk meminta lebih memperketat masuknya kendaraan impor. Setiap kendaraan impor yang datang harus mempunyai surat- surat kendaraan.
 
Pemerintah Jawa Timur berencana untuk mengajukan usulan Peraturan Daerah yang mengatur pajak motor besar ke DPRD Jawa Timur.
(fit)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Bantuan PBB untuk Suriah Tertahan Perang di Kobani