Din: Muhammadiyah Akan Tetap Kritis ke Pemerintah
YOGYAKARTA - Din Syamsudin mengaku hanya akan memimpin dan menjalankan roda organisasi Muhammadiyah. Sebab, apa yang akan dilakukan organisasi kemasyarakatan (ormas) bentukan KH Ahmad Dahlan ini lima tahun ke depan, telah diputuskan melalui sidang-sidang komisi dalam muktamar ke-46 kali ini.
Soal hubungan dengan pemerintah ke depan, kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar ini, Muhammadiyah akan tetap mengembangkan sikap proporsional berdasar asas loyal kritis.
Menurutnya, Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah, karena organisasi ini juga ikut berperan dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Muhammadiyah berkomitmen berhubungan baik dengan pemerintah atas dasar substantif dan intitusional.
“Siapapun presidennya kita tetap loyal. Namun, sebagai organisasi dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, Muhammadiyah akan mengkritik jika pemerintah salah. Kami kritik karena cinta, terserah pemerintah menyikapinya seperti apa,” kata Din.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Agung Danarto membenarkan jika sidang pleno berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Masing-masing anggota pimpinan pusat diberikan waktu untuk berbicara dan menyampaikan pandangannya mengenai kepemimpinan di Muhammadiyah lima tahun mendatang.
“Ada beberapa yang menyampaikan tausyiah politik. Salah satunya mengenai cara mengkritik agar lebih santun,” kata Agung.
Menurutnya, pandangan-pandangan tersebut tidak hanya berlaku untuk ketua umum saja tapi juga seluruh anggota PP Muhammadiyah lainnya. Agung berharap komitmen yang telah disepakati itu dipegang teguh oleh masing-masing pimpinan.
“Tidak seperti dulu, ada beberapa kesepakatan rapat tidak dipenuhi. Ke depan, kami akan menertibkan rapat, sehingga tidak ada one man show (unjuk diri),” katanya.
Salah satu anggota PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengingatkan, Muhammadiyah harus menjaga diri agar jangan terlibat dalam politik yang berhubungan dengan kepentingan kekuasaan. Politik yang dilakukan Muhammadiyah adalah politik kenegaraan.
“Siapa yang tergoda (ikut dalam politik) harus mengundurkan diri,” tegasnya.
Penasehat PP Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif meminta kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk menerima dan mendukung ketua umum terpilih. Menurutnya, itulah realitas yang terjadi di lapangan. “Orang yang tidak suka harus terima itu,” katanya.
Syafei menyarankan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah baru untuk lebih santun dalam menyampaikan kritikan kepada siapa pun termasuk pemerintah. Selain itu, juga harus terus belajar dan memberikan ruang pada kebebasan berpikir kepada anggotanya.
“Tiru kesantunan SBY, tapi bukan santun untuk menutupi kepalsuan,” katanya.
(TB Ardi Januar)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
