KENDARI - Disaat deru pembangunan ibu kota seakan tidak pernah berhenti nyatanya secara keseluruhan rakyat Indonesia belum mendapat penghidupan yang layak. Kementrian Sosial mencatat ada 2.300 ribu kepala keluarga menempati rumah tidak layak huni.
Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengatakan untuk mengatasi masalah tersebut harus ada kebijakan pemerintah yang berpihak pada fakir miskin, bisa membuka lapangan kerja, pertumbuhan yang adil dan berpihak pada lingkungan.
"Itu tidak mungkin terwujud jika kita tidak mempunyai pemimpin yang berpihak pada rakyat," katanya saat mendeklarasikan Kolaka Emas di Kendari, Sulawesi Utara, Kamis (6/1/2011).
Namun menurut Salim, dibandingkan sebelumnya, kelurga yang tinggal di rumah tidak layak huni jumlahnya terus menurun. "Setiap tahun diselesaikan oleh Kementrian Sosial, Kementrian Perumahan Rakyat juga menyelesaikan, daerah juga membantu," terangnya.
Pada 2011 ini lanjutnya, pemerintah bertekad membangun lebih dari 10 ribu rumah layak huni. "Yang jelas tahun ini akan lebih berkurang," tegas Salim.
Direktur Pemberdayaan Fakir Miskin Kementrian Sosial Teguh Haryono pada kesempatan yang sama mengungkapkan pada 2010 pemerintah mengentaskan 6.144 kepala keluarga dari rumah tidak layak huni.
Menurutnya keberadaan masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni hampir merata, namun dari total jumlah keluarga yang menempati rumah tidak layak huni 40 persen di antaranya ada di Pulau Jawa. "Karena pulau Jawa penduduknya banyak pertumbuhan penduduknya juga tinggi," terangnya.
Saat yang sama Kementrian Sosial memberikan bantuan Rp1,8 milyar kepada pemerintah daerah Kabupaten kolaka untuk kegiatan sosial seperti aktivitas kepemudaan, membangun fasilitas sosial, serta untuk kegiatan-kegiatan yang bisa meredam konflik.
(Muhammad Saifullah )