JAKARTA - Perseteruan antara Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dengan Menegpora Andi Mallarangeng dalam menyikapi Liga Primer Indonesia (LPI) berpotensi besar bergulir ke ranah politis.
Hal itu mengingat keduanya memiliki posisi strategis di dua partai besar. Yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar.
“Kalau mau dibawa ke ranah politik sangat mudah karena masing-masing punya kedudukan strategis di partainya, di Indonesia juga apa saja bisa ditarik ke ranah politik. Jangankan sepakbola, kasus Ariel saja bisa masuk ke ranah politik,” ungkap pengamat politik dari President University AS Hikam kepada okezone di Jakarta, Jumat (7/1/2011).
Nurdin menuding Menpora tak mengerti aturan karena mengizinkan kompetisi profesional yaitu LPI yang tak melalui koridor resmi federasi, dalam hal ini PSSI. Menurut Nurdin, Menpora tidak mengerti Undang-undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan dan Statuta FIFA. Sebab, dalam statuta FIFA dan statuta PSSI, ditegaskan hanya PSSI satu-satunya penyelenggara kompetisi.
Hikam menyarankan apabila ada perbedaan pendapat dalam penafsiran undang-undang agar diselesaikan di meja hijau. Dalam hal ini, Nurdin dan Andi diimbau menyelesaikan perseteruannya secara elegan. “Kalau mau profesional tak ada masalah dengan perseteruan keduanya. Harus dibawah ke ranah hukum,” ungkapnya.
Hikam selaku pecinta sepakbola secara terus terang mengungkapkan keprihatinannya melihat dunia persepakbolaan Tanah Air. Tidak seharusnya konflik antara PSSI dengan pengurus LPI berlanjut. Apalagi mulai melibatkan sejumlah pihak lain. Situasi di atas tentu akan kontraproduktif dengan perkembangan sepakbola di Indonesia.
"Semakin banyak pertandingan kan bisa meningkatkan kualitas, yang penting semuanya masih dalam koridor kegiatan memajukan sepakbola,” tandasnya.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.