DENPASAR - Proses demokrasi di Indonesia dinilai mulai bergeser mengarah ke anarkisme yang ditandai maraknya gerakan militan mengatasnamakan agama dan aliran tertentu.
 
“Saat ini demokrasi telah disalahartikan dan cenderung mengarah ke anarkisme," kata mantan Menristek AS Hikam saat berbicara di seminar nasional “Memaknai Anak Bangsa dalam Kerangka Kebhinekaan” di Kampus Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Denpasar , Sabtu (14/05/2011).
 
Hikam mencontohkan, banyaknya aksi berdalih atas nama kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat namun dalam mewujukan tujuannya dengan cara anarkis sehingga menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan di masyarakat.
 
Aksi anarkisme massa hingga munculnya gerakan NII, menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum dibuat tidak berdaya, menghadapi kasus seperti itu. Padahal kekuasaan aparat penegak hukum diperlukan guna meredam aksi anarkisme anak bangsa dengan tameng kebebasan dan demokrasi.
 
AS Hikam lanjut mengkritisi sikap aparat penegak hukum, yang dinilai belum berani menangkap atau membubarkan gerakan radikalisme seperti Negara Islam Indonesia (NII) hingga tuntas.
 
Dengan alasan belum menemukan fakta hukum yang mengarah tindakan makar, sehingga negara dan aparat penegak hukum tidak berani mengambil tindakan pencegahan maupun tindakan hukum lainnya.
 
Padahal, sambung Hikam, dengan melihat namanya saja sudah merongrong NKRI, sehingga sebenarnya aparat sudah punya cukup alasan untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pendiri Kenapa NII.
 
Mantan politisi PKB ini mengkhawatirkan jika kondisi seperti itu terus dibiarkan, tidak ada penindakan tegas, maka ke depannya dikhawatirkan akan NKRI terpecah belah.
 
Ia mengajak semua eleman masyarakat guna bersatu padu memerangi gerakan yang ingin membentuk negara di dalam NKRI. "Peran tokoh agama dan para ulama harus mampu memberikan pemahaman ajaran agama dengan benar dikontektualisasikan dengan kajian kekinian. Sebab NKRI sangat menjunjungi tinggi pluralisme," tutupnya.
 

(teb)