Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Indonesia Seperti Kehilangan Visi

Stefanus Yugo Hindarto , Jurnalis-Jum'at, 22 Juli 2011 |08:02 WIB
Indonesia Seperti Kehilangan Visi
Ilustrasi (Foto: rendyz.wordpress.com)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa pekan terakhir, masyarakat disuguhkan berbagai kondisi negara yang mengkhawatirkan. Sebut saja aksi tawuran warga, dan permasalahan korupsi yang tak tuntas.

Terkait hal tersebut, Forum Indonesia Sejahtera (FIS) berpendapat, kekisruhan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengarah ke chaos politik dewasa ini, harus ditanggapi serius oleh seluruh elemen bangsa.

"Kerancuan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara, kehidupan partai politik dan pemangku kekuasaan serta birokrasi yang korup, dan konflik-konflik horizontal yang kian sering terjadi, tidak lepas dari kealpaan bangsa ini menyelesaikan masalah-masalah fundamental bangsa, yakni masalah visi bangsa, sistem bernegara, dan sistem otonomi daerah (otda)," ujar Sekjen FIS Suriswanto dalam keterangan tertulis yang diterima okezone, Jumat (22/7/2011).

Untuk itu, kata Suriswanto, FIS yang didirikan oleh aktivis-aktivis asal Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Bali mendesak tokoh-tokoh bangsa untuk duduk bersama menuntaskan tiga hal fundamental tersebut.

FIS memandang sejak digulirkannya era demokrasi 1998, Indonesia belum memiliki visi yaitu tujuan yang hendak dicapai bangsa untuk hidup bermartabat. "Sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju," katanya.

Hal fundamental lainnya, yakni sistem bernegara. Suriswanto mengatakan, kendati telah beberapa kali di amandemen, tetap saja melahirkan kerancuan-kerancuan kehidupan bernegara, yang ujungnya merugikan kehidupan rakyat.

Ketidakjelasan sistem pemerintahan, apakah presidensial atau parlementer atau keduanya, adalah contoh di mana rakyat terus dipaksa untuk diombang-ambingkan oleh perseteruan antara pemerintah dan DPR.

Pembentukan Setgab Partai Koalisi oleh Presiden SBY juga mencerminkan ketidaklaziman sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat.

"Terhadap hal ini, FIS berpendapat, para tokoh bangsa hendaknya merundingkan sebuah rekonstruksi sistem bernegara yang lebih lazim dan masuk akal," tandasnya.

(Lamtiur Kristin Natalia Malau)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement