Tolak Kenaikan Harga BBM, BEM UI Geruduk Istana
DEPOK - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), hari ini berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per April mendatang.
Mereka akan menuju Istana Kepresidenan dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Para mahasiswa sudah berkumpul di bundaran psikologi UI sejak pukul 07.00 WIB untuk bersiap-siap berangkat ke Jakarta. Rencananya mereka akan berorasi sambil melakukan aksi teatrikal, serta mencoba beraudiensi dengan anggota DPR.
Ketua BEM UI, Faldo Maldini, mengatakan kenaikan harga BBM bukan hal yang bijak karena menyebabkan inflasi pada barang lain yang semakin mempersulit masyarakat ekonomi kelas bawah. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang ditawarkan pemerintah pun dinilai tidak menjadi jawaban kemiskinan di Indonesia karena rawan dipolitisasi, mendidik budaya konsumtif, dan terbukti gagal dalam tataran teknis.
“Pernyataan sikap ini akan disampaikan BEM UI hari ini, kenaikan harga BBM akan menyebabkan bertambahnya jumlah anak putus sekolah serta mengalami gizi buruk di kalangan masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah seharusnya dapat memberi subsidi BBM untuk meringankankan beban mereka, bukannya menambah beban dengan menaikkan harga BBM,” tuturnya kepada okezone, Kamis (22/03/12).
BEM UI pun, lanjut dia, tak menafikkan ketakutan beberapa pihak akan adanya kemungkinan kebocoran APBN yang menyebabkan negara collapse, karena beban subsidi yang besar jika harga BBM tidak dinaikkan. Namun, Faldo melanjutkan, kebocoran anggaran sendiri juga disebabkan karena banyaknya dana-dana mark up dan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah.
“Kami menawarkan beberapa solusi. Untuk jangka pendek, BEM UI menyarankan adanya realokasi anggaran dari pos-pos lain yang kurang penting agar dialihkan ke subsidi BBM. Salah satunya dengan meminimalisir belanja birokrasi,” jelasnya.
Faldo menambahkan sebagai solusi jangka panjang, BEM UI menyarankan kepada pemerintah untuk menaikkan tax ratio berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kami juga menyatakan subsidi hanya layak dicabut jika telah tersedia energy alternatif (diversifikasi energi) yang murah sebagai pengganti BBM dan tersedianya jejaring pengaman sosial yang layak, di mana pemerintah memenuhi kebutuhan mendasar warga negara seperti jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan,” tandas Faldo.
(Dede Suryana)
