PKS Bantah Alami Perpecahan Sikapi Kenaikan BBM
JAKARTA – Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Abdul Hakim membantah bahwa partainya mengalami perpecahan dalam menyikapi rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Abdul Hakim, perbedaan pendapat merupakan hal biasa. Selain itu kata dia, penerimaan fraksi atas postur anggaran yang diajukan oleh pemerintah tak lantas dengan serta merta fraksinya menerima rencana kenaikan BBM.
Sebab menurut dia, pihaknya juga tengah mengkaji pasal 7 ayat 6 Undang-undang (UU) Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2012. Dimana pasal itu berbunyi pemerintah tidak boleh menaikan harga BBM. Sehingga nantinya kata dia, klausal pasal itu akan menjadi perdebatan sengit di Paripurna.
“Itu beda, kita menyepakati postur anggaran yang diajukan pemerintah. Bukan berarti PKS menerima rencana kenaikan BBM, kan yang menjadi perdebatan saat ini adalah nasib pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang berbunyi tidak ada kenaikan BBM pada 2012, itu yang akan didepatkan,” ujar Abdul Hakim kepada okezone, Rabu (28/3/2012).
Lanjut dia, meskipun, farksinya menyepakati postur APBNP 2012 belum tentu menerima rencana kenaikan BBM. “Menyepakati postur APBNP 2012 itu untuk memberikan Fleksibelitas bagi pemerintah,” kata dia.
Dia menjelaskan, partai terus mengkaji pasal krusial yang akan menjadi perebatan sengit nantinya. Dia menegaskan bahwa fraksinya tidak mungkin berbeda sikap dengan partainya.
“Sedang dipelajari dan kalau fraksi tidak akan mengambil keputusan sedirian, harus ada arahan dari ketua umum partai,” jelasnya.
Kata anggota Komisi VIII ini, sikap fraksi PKS tetap sejalan dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq pada Rakernas di Medan, Sumatera Utara yang tengah berlangsung kali ini.
“Gak serta merta dong kita sepakat dengan kenaikan BBM. Pidato Presiden kami yang menyatakan ‘Kami tetap konsisten di belakang penderitaan rakyat’ merupakan gambaran tentang sikap partai,” tegasnya.
Oleh sebab itu pihaknya akan segera melakukan koordinasi menjelang pengambilan keputusan pada paripurna DPR tentang rencana kenaikan BBM tersebut.
“Kami akan segera mendekat, ingin menterjemahkan pidato presiden, akan melakukan koordinasi dan menunggu arahan presiden,” kata dia.
Dia belum mengetahui apakah klausal itu akan diganti atau dihilangkan nantinya. Namun, saat ini kata dia telah muncul dua opsi, pertama klausal pasal itu tetap ada dan kedua ada alternatif tapi belum diketahui apa usulan alternatif itu.
“Apakah nanti sepakat klausal diganti atau dihilangkan, kami belum tahu. Ada dua kmungkinan, beberapa fraksi menginginkan tetap ada, yang kedua ada alternatif.tapi belum tahu alternatifnya apa,” pungkasnya.
(Misbahol Munir)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
