Partai di Indonesia Layaknya Perusahaan Pencari Uang
JAKARTA - Menjadi anggota legislatif ternyata tidak hanya mengandalkan kemampuan berpolitik saja. Melainkan, harus menyediakan sejumlah uang yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Tak ayal, rumah rakyat menjadi 'wadah' para legislator untuk membalikkan 'modal' yang sudah mereka keluarkan.
Menanggapi hal itu, Koordinator Advokasi Investigasi Fitra, Ucok Sky Khadafi, mengatakan pembenahan partai politik merupakan cara meminimalisir lahirnya pemimpin koruptor. "DPR menjadi ladang korupsi itu pasti," ujar Ucok saat dihubungi Okezone, Kamis (10/5/2012).
Menurutnya, keberadaan partai saat ini tidak lagi mengusung sikap idealis demi kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan tertentu. Bahkan, dia menanggap partai di Indonesia merupakan perusahaan pencari uang. "Partai di negera kita ini, merupakan partai perusahaan. Partai yang digunakan untuk mencari uang bukan menerima dan menyampaikan aspirasi," tegasnya.
Dia menyarankan, partai sebaiknya memilih calon pemimpin berdasarkan kredibilitas di wilayah tertentu. Dengan cara tersebut, menurutnya, politik uang tidak akan terjadi, karena masyarakat sudah mengenal orang yang akan menjadi pemimpin atau wakil mereka.
"Kita mau mencari bupati di wilayah tertentu. Usung dong dia yang punya kredibilitas di mata masyarakatat itu, jangan asal comot yang penting punya duit. Ujung-ujungnya bakal korupsi," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung mengatakan ada empat kategori untuk menjadi legislator, yakni publik figur, aktivis partai maupun aktivis sosial masyarakat, pensiunan TNI/Polri dan pengusaha. Untuk bisa lolos, mereka harus mengeluarkan biaya politik mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
(Risna Nur Rahayu)
