Perludem Minta MK Uji Pasal Parliamentary Threshold di UU Pemilu

|

Ilustrasi (Foto: hakim.wordpress)

Perludem Minta MK Uji Pasal Parliamentary Threshold di UU Pemilu

JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) siang ini mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) guna mengajukan judicial review (uji materi) terhadap Pasal 208 Undang-Undang Pemilu mengenai parliamentary threshold.

 

Perludem menentang pemberlakuan PT secara nasional seperti yang diatur dalam undang-undang itu karena berpotensi menghilangkan keterwakilan pemilih di tingkat kabupaten/kota.

 

"Kalau sebelumnya ada parpol yang mengajukan, seperti NasDem, kami pikir, kami sebagai masyarakat yang miliki hak pilih, itu yang paling dirugikan daripada partai politik. Karena itu kami anggap perlu, masyarakat juga ajukan Judicial Review terhadap Pasal 208 UU Pemilu," ujar Kuasa Hukum Perludem, Verry Junaidi kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2012).

 

Ketentuan mengenai PT, lanjut Verry, bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 soal keadilan dan Pasal 22 E ayat 2 soal mekanisme pemilihan secara berjenjang yang juga Pasal 28 D ayat 2 mengenai tidak boleh diberlakukannya diskriminasi dalam pembuatan perundang-undangan.

 

Verry datang mewakili pemohon yang berjumlah 10 orang, yakni dua dari lembaga dan delapan dari perseorangan.

 

"Untuk pemohon (Perludem dan Sugeng Sarjadi Syndicate) dan delapan perseorangan," katanya.

 

"Pemohon menunjukkan bahwa lembaga maupun perseorangan menjadi pemohon dalam pengujian ini mempunyai hak konstitusional, yang jelas hak konstitusional kami dirugikan. Kami juga lampirkan buku, kajian dari Perludem tentang Parliament Threshold, dan terakhir kita masukkan Undang-Undang (Pemilu) di dalamnya," terangnya.

 

Menurut Verry, pemberlakuan PT secara nasional bisa dipastikan akan membuat suara pemilih di Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak terwakili.

 

"Kalau misalnya ada sembilan atau 10 partai politik di tingkat nasional maka pilihan pemilih terhadap partai di luar 10 itu, tidak akan diberlakukan. Meskipun, pilihan itu adalah pilihan yang paling besar dengan memperoleh suara terbanyak," imbuhnya.

(lam)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Menunggu Hasil Akhir Program Nuklir Iran