Korupsi, Kementerian Agama Tak Pantas Jadi Ulil Amri
JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan, masalah penetapan awal bulan Ramadhan yang akan dilakukan pemerintahan Republik Indonesia bukanlah Ulil Amri (para pemimpin bagi umat Islam).
"Kalau ditarik pemerintah Ulil Amri yang harus ditaati, mohon maaf kami tidak sependapat. Pemerintah RI bukanlah Ulil Amri, ini bukan negara Islam pembentukan atau pemilihan keyakinan itu bukan berdasarkan syariat Islam," ucapnya kepada wartawan saat acara Milad 51 Ikatan Pelajar Muhammadiyah dikantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/7/2012).
Din pun tidak setuju apabila Kementerian Agama harus dianggap Ulil Amri, dikarenakan kementerian tersebut sudah kotor karena dugaan Korupsi.
"Apalagi Kemenag harus dianggap Ulil Amri kami tidak sependapat. Sebuah pemerintah yang masih berlaku korup yang melakukan korupsi terhadap kitab suci ini jauh dari kreteria yang ditaati," tambahnya.
Kata Din, alasan Ulil Amri harus ditaati dalam hal ini (awal Ramadan) batal demi hukum. "Saya kira biarlah umat beragama menjalankan ibadahnya Insya Allah umat Islam cukup dewasa untuk berbeda pendapat. Oleh karena itu termasuk penetapan awal puasa tidak boleh ditetapkan oleh negara, seperti mengentevensi wilayah keyakinan," tutupnya.
(Risna Nur Rahayu)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
