ICW: Gratifikasi Seksual untuk Lancarkan Proyek

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Praktik gratifikasi seksual di Indonesia sudah lama terjadi, bahkan sering digunakan untuk menyuap pejabat di daerah. Hal tersebut diutarakan oleh peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Junto.

"Fenomena ini kan hanya untuk menyuap pejabat dan itu bisa dilakukan salah satunya dengan cara-cara yang pastinya haram dengan segala bentuknya baik bentuk barang maupun jasa," ujar Emerson kepada Okezone di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2012).

"Tetapi menurutku ini sih bukan sesuatu yang baru, tapi yang pasti agak sulit membuktikan karena tidak akan mungkin mereka memberikan testimoni," tuturnya.

Menurutnya, diberbagai kasus, gratifikasi seksual ini juga menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Seperti ketika melakukan kunjungan kerja di sebuah daerah.

"Nah celakanya banyak kasus juga yang terjadi menggunakan dana negara ketika dia melakukan kunjungan kerja dan sebagainya, itu dengan menggunakan uang negara untuk gratifikasi seksual ini," jelasnya.

Dia menambahkan, gratifikasi seksual juga diberikan untuk melancarkan sebuah proyek yang akan dikerjakan. "Gratifikasi seksual juga sering muncul, itu khususnya untuk melancarkan proyek-proyek itu," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, gratifikasi seksual dapat berupa pemberian dalam bentuk tiket, fasilitas hotel berikut pelayanannya, dan wanita.

"Iya begitulah, tapi itu sangat mungkin terjadi karena gratifikasi itu ada banyak bentuknya ada bentuk tiket, jenis pelayanan, fasilitas hotel dan sebagainya. Di beberapa negara juga sering muncul," tutupnya.

(sus)
Live Streaming
Logo
breaking news x