JAKARTA- Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) dinilai tak relevan lagi menyelesaikan berbagai permasalah Papua. Termasuk konflik yang terus berkembang di Papua saat ini.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq menyikapi terjadinya penembakan oleh kelompok sipil bersenjata di Papua yang menewaskan delapan anggota TNI.
Menurutnya, dalam pengamatan dan penilaian Komisi I saat berkunjung ke Papua, UP4B mengalami banyak kendala. Bahkan, lembaga taktis negara itu sudah tidak mampu menjawab persoalan masyarakat.
"Penilaian Komisi I DPR, saat berkunjung ke Papua, UP4B tak efektif dan banyak kendala. Harapan masyarakat terhadap UP4B tidak lagi relevan dan tak lagi banyak berharap," kata Mahfudz, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 21 Februari.
Bahkan, Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang akan dikeluarkan pemerintah masih setengah hati. Sehingga masyarakat tidak yakin otsus itu menjadi jawaban terhadap permasalahan Papua.
"Begitu juga dengan Otsus Papua, ini kan setengah hati karena PP-nya belum keluar," jelasnya.
Menurutnya, semua pihak tak boleh membiarkan kasus tersebut. Untuk itu, agar tidak memakan korban lebih banyak semua elemen baik pemerintah maupun DPR harus segera mencari solusi terbaik untuk Papua.
"Ini harus duduk bareng. Warning-nya adalah, ini mau Pemilu 2014, orang malas urus Papua. Mau sampai kapan nunggu korban?" pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, delapan anggota TNI tewas akibat baku tembak dengan kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya.
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.