Anas Urbaningrum Anggap Penghargaan SBY Sebuah Kritiik
JAKARTA - Pro dan kontra terkait rencana penganugerahan penghargaan World Statesman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang berpusat di Amerika Serikat (AS) pada akhir Mei 2013, terus bergulir.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, pun menanggapi soal pro dan kontra tersebut, saat menggelar acara nonton bareng (nobar) Final Liga Champion di kediamannya, Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (26/5/2013) dini hari.
"Ya itu kan biasa saja dalam demokrasi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau menurut saya, kalau ada presiden diberi penghargaan oleh siapa pun itu dalam perspektif yang baik sangka. Itu berarti pengakuan, tetapi juga kritik, bahkan penolakan, itu harus dilihat substansinya," kata Anas.
Menurutnya, substansi penolakan ini memang dikarenakan masih adanya persoalan yang serius tentang isu toleransi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan diskriminasi. "Jadi kalau ada kritik, bahkan penolakan, itu tidak perlu ditampik atau ditolak. Justru yang seperti itu harus didengar dengan sungguh-sungguh," tegasnya.
Saat disinggung masih adanya diskriminasi antar umat beragama di bawah kepemimpinan Presiden SBY, suami Atthiyah Laila itu pun mengatakan fakta itu memang masih terjadi di lapangan.
"Faktanya, memang masih ada masalah di lapangan. Tapi saya tidak bicara layak atau tidak. Yang penting, kalau dihargai oleh lembaga apa pun, itu kan pengakuan. Kalau ada kondisi di lapangan yang masih banyak masalah. Justru karna itu. Maka, substansi masalah itulah yang harus ditangkap dan tak boleh diabaikan," paparnya.
Lebih lanjut, pria yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus Hambalang ini menegaskan penghargaan yang akan diterima itu tidak bisa menghapus masalah dan problem di lapangan.
"Saya kira, pesan dari para kritikus yang menolak itu adalah masalah-masalah itu jangan dibiarkan, substansi pesan itu. Jadi bukan penolakan. Tapi, substansi besarnya ini loh masih ada masalah, karena itu harus sungguh-sungguh diselesaikan," tambahnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak SBY menolak pemberian penghargaan dari organisasi yang giat mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan itu, karena bertolakbelakang dengan fakta di lapangan.
(Catur Nugroho Saputra)
