Pemerintah Tak Serius Urus Demokrasi jika Parpol Masih Sakit
JAKARTA – Meski telah mencabut Surat Keputusan (SK) Partai Golkar kubu Agung Laksono, namun hingga saat ini, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly tak kunjung mengeluarkan SK untuk mengesahkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical). Akibatnya, konflik di internal partai berlambang pohon beringin tak kunjung menunjukkan tanda-tanda selesai.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Siti Zuhroh menilai, pemerintah cenderung tidak konsisten dalam muwujudkan Nawacita, khususnya poin kedua. Terlebih disitu disebutkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen membangun demokrasi.
"Dari sembilan program nawacita, nomor dua membangun demokrasi. Nah, membangun demokrasi, tentu harus membangun pilarnya, partai," ujar Zuhroh kepada Okezone, Minggu (3/1/2016).
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menegaskan, pentingnya peranan partai dalam konteks demokrasi. Zuhroh menyebut, tidak akan pernah ada demokrasi sehat, bekualitas dan beradap jika partai politiknya sakit.
"Kata Presiden, semua menteri menjalankan programku, kan seharusnya tidak hanya penegakan hukum, demokrasi juga harus menuju ke suatu kepastian jangan sampai menuju ketidak pastian. karena penopangnya bertikai. awalnya friksi di internal," imbuhnya.
