Banjir dan Longsor di Jawa

Terjadinya banjir dan longsor di Pulau Jawa telah lama diprediksi para ahli. Prediksi itu kini benar-benar terjadi. Di mana-mana di Pulau Jawa ini, terutama Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), ada banjir dan longsor. Pusat kerajaan Jawa-Solo dan sekitarnya-yang dulu nyaris tak pernah dilanda banjir, kini tenggelam.

Puluhan Kabupaten yang wilayahnya dilalui Bengawan Solo-sungai terpanjang di Pulau Jawa-semuanya dilanda banjir. Solo, Bojonegoro, Lumajang, Pati, dan banyak kota lain yang selama ini aman dari banjir kini tergenang. Sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo, 420 km lebih, meliputi dua provinsi (Jateng dan Jatim) kini dilanda banjir. Ribuan desa tenggelam. Puluhan ribu rumah terendam, ratusan ribu hektare sawah gagal panen, dan ribuan orang mengungsi karena banjir tersebut.

Di Jawa Barat (Jabar), banjir menggenangi berbagai daerah yang dilalui Sungai Ciliwung, Cimanuk, dan Citarum. Bahkan sungai-sungai kecil pun ikut andil menggenangi berbagai daerah di Jawa Barat. Jakarta, Tangerang, dan Pandeglang, misalnya,mulai tergenang banjir. Padahal, puncak hujan di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan berlangsung Februari mendatang. Kerugian akibat banjir di Pulau Jawa jelas lebih besar dibanding kerugian banjir di pulau-pulau lain.

Padatnya penduduk dan bangunan di Pulau Jawa menyebabkan banjir menimbulkan kerugian material yang besar sekali, di samping menimbulkan korban yang amat banyak. Sejak akhir Desember 2007 sampai awal Januari 2008, korban banjir sudah mencapai ratusan orang. Kerugian material mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan. Kenapa semua itu terjadi?

Pulau Jawa yang Kritis

Kita semua tahu, penyebab utama banjir yang melanda Pulau Jawa adalah hancurnya hutan dan hilangnya daerah resapan. Berapa sebetulnya sisa hutan di Pulau Jawa, ternyata ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan hutan di Pulau Jawa tinggal 14 persen, ada yang bilang tinggal 10 persen, bahkan ada yang menyebut tinggal 4 persen. Satu hal, tak ada yang mengatakan hutan di Jawa tinggal 30 persen-batas minimum agar sebuah daerah aman dari bencana banjir dan longsor.

Pulau Jawa yang luasnya 13.404.500 hektare ini tengah menghadapi kondisi yang amat berbahaya. Kenapa? Karena daerah resapan dan hutan di Jawa kurang dari 10 persen-kalau tak mau dikatakan hanya 4 persen dari luas Pulau Jawa. Kerusakan lingkungan di Pulau Jawa bisa dilihat dari tutupan vegetasinya di berbagai lereng dan puncak-puncak gunung yang jadi sumber mata air sungai-sungai. Sebagian besar hutan di lereng, tebing, dan puncak gunung ditebangi. Lahan di pegunungan itu dipakai untuk perkebunan, vila, resor, dan tempat wisata. Berdasarkan data Badan Planologi Departemen Kehutanan, lahan kritis di Jawa saat ini sudah mencapai lebih dari 2.481.208 hektare. Sedangkan lahan yang tertutup pohon hanya tersisa 4 persen.

Padahal, pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18, hutan alam di Jawa diperkirakan masih sekitar 9 juta hektare. Namun, pada akhir 1980-an, tutupan hutan alam di Jawa hanya tinggal 0,97 juta hektare,atau 7 persen dari luas total Pulau Jawa. Adapun hutan negara di Jawa dan Madura luasnya sekitar 2,9 juta hektare. Hutan seluas itu hampir semuanya dikuasai Perhutani, yaitu 2.556.145 hektare, kecuali kawasan hutan suaka alam, taman nasional, dan hutan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Pulau Jawa yang penduduknya berjumlah sekitar 127.217.819 jiwa, terdapat tidak kurang dari 6.324 desa, 936 kecamatan, dan 84 kabupaten. Mungkin sekarang komposisi di atas sudah bertambah karena ada pemekaran daerah. Namun, satu hal jelas terjadi: perubahan komposisi itu tidak mengarah pada perluasan tutupan pohon, hutan, dan penghijauan tanah-tanah kritis, melainkan sebaliknya. Akibatnya, muncul tragedi banjir dan longsor di berbagai daerah di pulau ini.

Mau tidak mau, Perhutani yang memonopoli penguasaan dan pengelolaan sebagian besar hutan di Jawa akhirnya turut menjadi tertuduh sebagai perusak lingkungan. Dalam mengelola hutan di Jawa selama ini, Perhutani dianggap gagal, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Pengelolaan hutan di Jawa yang dikuasai Perhutani, menurut Walhi, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kegagalan itu, tulis Walhi, terlihat pada ketersediaan air tanah yang terus menurun di dataran rendah dan rentannya daerah lereng terhadap bahaya longsor.

Perhutani juga dianggap melanggar ketentuan ekologis dengan mengubah hutan alam menjadi hutan monokultur seperti hutan pinus dan jati. Selama ini pengelolaan yang dilakukan Perhutani berorientasi pada kayu. Padahal, nilai kayu hanya sekitar 7 persen dari nilai total ekosistem hutan. Akibatnya, terjadi krisis ekologis yang makin lama makin parah. Kondisi ini diperparah dengan maraknya illegal logging. Masyarakat di lingkungan hutan yang miskin dan tersisihkan dari akses ekonomi menjadikan mereka terlibat pencurian kayu sekadar untuk hidup. Dalam kaitan ini, Perhutani dianggap gagal memberdayakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Di samping itu, pengelolaan hutan di Jawa oleh perusahaan milik pemerintah ini sarat korupsi kolusi, dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) seperti perampasan tanah, kasus penindasan, atau intimidasi. Dampaknya, antara Perhutani dan masyarakat sering terjadi konflik. Konflik-konflik ini kemudian berkembang pada perusakan hutan. Di samping rusaknya hutan, hampir semua kondisi DAS di Pulau Jawa kritis. Padahal, DAS tidak hanya berfungsi untuk melestarikan ekosistem dan fungsi sungai, tapi juga menjadi sumber mata air tambahan dan pencegah erosi. Namun sayang, DAS yang kelestariannya sudah dilindungi undang-undang ini ternyata rusak karena eksploitasi manusia.

DAS Ciliwung, Citarum, Cimanuk, Citanduy, Cipunegara, dan Ciujung (Jawa Barat); DAS Garang, Bodri, Bengawan Solo, dan Serayu (Jateng dan DIY); DAS Grindulu, Pasiraman, Rejoso, Brantas, Sampean dan Saroka (Jatim) kini dalam kondisi kritis. Akibatnya, sungai-sungai di Pulau Jawa mengalami pendangkalan dan penyusutan air di musim kemarau. Tetapi sebaliknya di musim hujan air meluap dengan dahsyat. Banjir di Solo, Bojonegoro, Jakarta, dan daerah-daerah lain adalah akibat rusaknya DAS yang mengalir di daerah tersebut.

Kompleksitas penyakit ekologi yang terjadi di Pulau Jawa telah mengantarkan "pulau gemah ripah" ini ke ruang kematian bagi makhluk yang hidup di atasnya. Jika kerusakan hutan di hulu dan kerusakan DAS di sepanjang aliran sungai ini tidak segera dibenahi secara terintegrasi, bukan tidak mungkin kelak Pulau Jawa akan tenggelam di musim hujan dan kering kerontang di musim kemarau. Kini, kekhawatiran seperti itu sudah mulai tampak dengan meluasnya banjir di Pulau Jawa pada awal 2008 ini. Dengan rasa cemas, kita pun sedang menanti tanah-tanah di Jawa yang merekah karena kekeringan dahsyat di musim kemarau kelak. (*)

Prof Dr Hadi S Alikodra
Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

(M Budi Santosa)