Posisi Pengadilan Niaga dalam Mengadili Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat, Mengacaukan Hukum Acara

Opini, Okezone · Senin 18 Oktober 2021 07:46 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 18 58 2487809 posisi-pengadilan-niaga-dalam-mengadili-perkara-persaingan-usaha-tidak-sehat-mengacaukan-hukum-acara-uQWoLft2GD.jpg Peneliti Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Ismail Rumadan (foto: dok pribadi)

KONTROVERSI lahirnya UU Cipta Kerja yang ramai diperdepatkan dan munculnya penolakan dari berbagai kalangan dan para ahli pada saat disahkan, nampaknya terbukti pada tataran implementasi memunculkan banyak permasalahan, satu diantaranya dalam bidang penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat yang dialihkan dari kewenangan pengadilan perdata kepada pengadilan niaga sebagaimna ketentuan Pasal 118 UU Cipta Kerja dan PP No. 44 Tahun 2021.

Permasalah tersebut diketahui ketika adanya kajian secara mendalam yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, terkait hukum acara yang nantinya berlaku di Pengadilan Niaga yang tidak linier dan tidak sejalan dengan karakter perkara persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk pelanggaran yang ditangani dan diproses pada tahap awal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dapat dipahami bahwa karakter penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam persaingan usaha tidak sehat sebagaimana ditangani dan diproses oleh KPPU lebih dekat kepada kepentingan penegakan hukum publik sebab posisi KPPU sendiri adalah kepanjangan tangan negara dalam kegiatan perekonomian sama halnya seperti Jaksa dalam Tindak Pidana Ekonomi.

Oleh karena itu, Proses penegakan hukum oleh KPPU lebih cenderung pada proses hukum pidana, terutama dalam tahapan penggunaan alat bukti untuk pengungkapan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat sama halnya dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu; Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan terdakwa (dalam perkara persaingan usaha disebut keterangan terlapor).

Namun apa yang terjadi ketika terlapor terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU adalah sanksi administrasi. Dan putusan KPPU ini kemudian berubah wujud menjadi putusan administrasi, sehingga oleh sebagian ahli menyebutkan bahwa upaya hukum banding terhadap putusan KPPU ini lebih tepatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), katena putusannya bersifat administratif.

UU kemudian menentukan lain, jika terlapor keberatan atas putusan KPPU maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga. Hal ini malah mendegradasi dari yang sebelumnya ke Pengadilan Umum (Perdata).

Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan mengadili pada pengadilan niaga tentu pada hukum acara yang digunakan dalam proses pemeriksaan terhadap perkara keberatan atas putusan KPPU tersebut. Pada posisi ini perkara KPPU kemudian berubah wujud menjadi sengketa perdata yang memposisikan KPPU sebagai pihak dalam upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU tersebut.

Perubahan yang sangat drastis pula dalam tahapan pemeriksaan di Pengadilan Niaga adalah soal alat bukti yang digunakan, yaitu alat bukti sebagaimna diatur dalam hukum acara perdata yang meliputi; Bukti tulisan, Saksi, persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Hal ini tentu sangat berbeda pada tahapan pemeriksaan pada KPPU.

Perbedaan yang sangat signifikan pada penggunaan alat bukti ini tentu pada tahapan pengungkapan kebenaran terkait adanya tindakan atau praktik persaingan usaha tidak sehat. Alat bukti yang digunakan pada tahapan pemeriksaan oleh KPPU adalah alat bukti yang digunakan untuk pengungkapan kebenaran materil, sementara alat bukti yang digunakan pada tahapan proses pemeriksaan di pengadilan niaga adalah untuk pengungkapan kebenaran formil.

Sehingga kondisi semacam ini menggambarkan bahwa adanya konstruksi hukum acara yang keliru dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat. Hal yang sangat tidak logis dan mengacaukan logika berfikir kita untuk mengkontruksikan hukum acara yang tepat seperti apa jika pada tahapan awal pemeriksaan di KPPU adalah bersifat pidana, kemudian sanksinya bersifat administratif, dan upaya hukum selanjutnya bersifat perdata. Hal ini tentu sangat membingungkan, sehingga berharap Mahkaham Agung mengoreksi prosedur hukum acara yang kurang tepat ini melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) agar dapat dipastikan adanya perwujudan kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat.


(Oleh: Ismail Rumadan, Peneliti Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI/Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional)

 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini