Menakar Peluang SBY (2)

"Kandidat yang baik," tulis ahli kepresidenan Charles W Dunn, "tak menjamin menjadi presiden yang baik." Untuk menjadi presiden yang baik,kandidat terpilih harus mampu menerjemahkan keahlian berkampanye (campaigning) menjadi keahlian menata-kelola (governing).

Dengan janji perubahan dan penampilan yang menawan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampil sebagai kandidat baik yang membangkitkan harapan banyak orang pada Pemilu 2004. Setelah terpilih, dia lebih peduli dengan urusan manajemen penampilan diri ketimbang kinerja tatakelola.

Kesenjangan lebar antara "janji kampanye"dengan "kinerja pemerintahan", antara ekspektasi rakyat dengan pemenuhan harapan, membuat kepercayaan publik terhadap SBY terus merosot. Hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei seperti Lingkaran Survei Indonesia (Februari 2007), Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM, Agustus-September 2007), Lembaga Survei Indonesia (September- Oktober 2007), dan Indo Barometer (November-Desember 2007) memberi indikasi ke arah itu.

Jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan meningkatnya derajat pesimisme publik atas masa depan kapabilitas pemerintahan menangani persoalan bangsa.Dalam jajak pendapat tersebut, rapor biru hanya diperoleh dalam kinerja bidang keamanan. Di luar bidang keamanan, semuanya merah.

Bidang ekonomi dan penanganan kasus korupsi adalah yang paling parah. Tingkat kepuasan publik di bidang ekonomi hanya sebesar 29,7%.Soal korupsi,jika pada tahun pertama pemerintahan SBY tercatat tingkat kepuasan publik sebesar 97,9%,angka itu terjun bebas hingga menyentuh angka di bawah 33,3%. Anehnya penilaian atas buruknya kinerja ekonomi pemerintah itu disokong oleh 51% konstituen Partai Demokrat dan 45,1% konstituen Partai Golkar.

Gambaran serupa juga ditunjukkan oleh hasil jajak pendapat PusDeHAM. Hasil survei lembaga ini menunjukkan, hanya 33% responden yang menyatakan puas terhadap kinerja SBY-Kalla. Sebanyak 67% sisanya mengatakan tidak puas.Tingkat kepuasan tersebut menurun tajam dibandingkan pada awal pemerintahan yang mencapai 80%.

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah tecermin, antara lain, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini kepuasan terhadap pemerintah sangat rendah, yakni hanya sekitar 18%, dibanding 82% lainnya yang mengaku tidak puas. Masyarakat juga kecewa terhadap kinerja pemerintah dalam bidang pertanian. Hanya 31% yangpuasdan69% sisanya kecewa.

Hal itu dipicu tingginya harga pupuk pada musim tanam dan anjloknya harga hasil pertanian. Misalnya, harga gabah di mayoritas daerah di Indonesia selalu anjlok hingga menyentuh angka Rp1.500-1.700 per kilogram. Padahal, harga gabah kering giling yang ditentukan pemerintah adalah Rp2.400.

Sebaliknya di bidang keamanan, 60% responden mengaku cukup puas.Sementara di bidang penegakan hukum dan pemberantasan KKN sekitar 50% menjawab cukup puas. Begitu juga di bidang pendidikan dan kesehatan, 47% dan 49% responden mengaku puas.

Menurut temuan Lembaga Survei Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK mengalami sedikit kenaikan dari 49,7% pada Maret 2007 menjadi 58% pada Oktober 2007.Meski demikian,tingkat kepuasan ini masih jauh lebih rendah dibanding bulan Oktober tahun sebelumnya yang mencapai 67%.

Beruntunglah, betapa pun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja SBY-JK cenderung merosot, SBY masih ada harapan mengingat masih rendahnya tingkat popularitas figur-figur tandingan. Berkaitan dengan pemilihan presiden (pilpres) pada 2009 mendatang, hasilsurveisemua lembaga tersebut masih menempatkan SBY sebagai figur yang masih terpopuler.

Menurut jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia, SBY masih memimpin dengan angka sekitar 40%.Angka itu meninggalkan capaian tokohtokoh lain. Meski demikian, SBY tidak bisa terlalu percaya diri,karena jika dilihat secara tren berdasarkan survei antarwaktu, tampak kecenderungan terus menurunnya sikap electoral kepada SBY dari 63% (Oktober 2006) menjadi 55% (Oktober 2007).

Sedangkan tren sikap electoral kepada Megawati justru terus meningkat dari 23% (Oktober 2006) menjadi35,5%(Oktober2007). Kecenderungan merosotnya sikap electoral terhadap SBY juga ditunjukkan oleh hasil survei PusDeHAM. Menurut survei itu, responden yang pada Pilpres 2004 putaran kedua memilih pasangan SBY-Kalla kini hanya 26% yang memastikan akan kembali memilih sang incumbent pada Pemilu 2009.

Sedangkan di antara responden yang memilih SBY-Kalla pada Pilpres 2004 putaran pertama hanya 36% yang memastikan akan memilih pasangan tersebut.Fakta itu berbanding terbalik dengan loyalitas pemilih Megawati Soekarnoputri.Di antara responden yang memilih putri Bung Karno itu pada Pemilu 2004 putaran pertama terdapat 47% sudah menyatakan akan memilih Mega lagi pada Pemilu 2009.

Lebih menarik lagi, 70% responden menginginkan adanya pemimpin baru. Namun, responden belum bisa menentukan nama calon alternatif. Dambaan terhadap pemimpin alternatif ini juga terungkap dalam survei Lingkar Survei Indonesia (LSI). Serangkaian temuan hasil survei tersebut menunjukkan terjadinya penurunan tingkat popularitas SBY yang berkorelasi dengan merosotnya tingkat kepercayaan publik pada kinerja pemerintahan.

Secara umum, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY-JK sebenarnya sudah mengarah pada proses delegitimasi. Faktor yang sangat berpengaruh adalah kebijakan antipopulis (seperti dalam pencabutan subsidi BBM yang melambungkan angka kemiskinan) serta kerapnya penerapan kebijakan tanpa pertimbangan matang.

Beberapa contoh dari kebijakan semacam itu adalah perjanjian keamanan dan pertahanan dengan Singapura, sikap Indonesia dalam masalah Iran, serta lemahnya otoritas pemerintah dalam menghadapi korporasi seperti dalam kasus lumpur Lapindo.

Akibatnya, degradasi kepercayaan publik itu terjadi di semua level masyarakat. Semakin melambungnya popularitas PDIP dalam empat survei di atas secara korelatif merupakan implikasi langsung dari memburuknya kinerja pemerintah. Sebagai partai yang tidak ambil bagian dalam pemerintahan dan konsisten beroposisi, PDIP mendapat limpahan kekecewaan dari publik pemilih yang disurvei.

Ini juga yang menjadi faktor penyebab bertambahnya dukungan kepada Megawati di satu sisi, dan menyusutnya dukungan kepada SBY di sisi lain. Masih ada waktu bagi SBY untuk memulihkan diri. Seperti pepatah dalam sepak bola,"menyerang adalah pertahanan terbaik".

Presiden harus proaktif mengantisipasi aspirasi publik dengan sikap yang tegas (resolute) dalam menjalankan otoritas, terutama dalam mengantisipasi pembelotan para menteri menjelang Pemilu 2009, serta "kokoh" (steadfast) dalam melaksanakan kebijakan yang berpihak pada nasib hidup orang banyak. Tanpa hal itu, tak akan ada album kedua dari nyanyian sang Presiden! (*)

Yudi Latif
Direktur Eksekutif Reform Institute