Privatisasi di Era Megawati karena Krisis Ekonomi

JAKARTA - Kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan Megawati Soekarnoputri bukanlah sosok yang pro neo liberalisme saat menjadi presiden seperti yang didengungkan sejumlah pihak.

Privatisasi sejumlah aset negara saat Mega menjadi presiden murni demi kepentingan nasional karena saat itu Indonesia diterpa badai krisis.

"Pertama karena itu (krisis ekonomi) dan kedua yang perlu diingat dengan privatisasi ada support untuk APBN," ujar Direktur Eksekutif Mega Institute, Arief Budimanta kepada okezone di Jakarta, Sabtu (30/5/2009).

Kondisi sebaliknya, kata Arief, malah terjadi saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam masa ini, privatisasi juga kerap dilakukan dan parahnya negara malah harus menanggung beban tambahan utang. "Di situ bedanya," tukasnya.

Meski begitu, Arief tak ingin larut dalam perdebatan isu neo liberal. Menurutnya hal itu kurang penting karena hanya berada dalam tataran wacana saja. "Yang penting siapa yang paling bisa memberikan kebijakan pro rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, sayap organisasi kepemudaan Garda Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuding semua rezim mulai dari era orde baru hingga reformasi seluruhnya pro neolib. Indikasinya telah terjadi proses deregulasi dan penjualan sejumlah aset negara.

Berdasarkan data dan fakta yang terjadi, maka periode pemerintahan 2001-2004 merupakan pemerintahan paling neolib karena pemerintahannya sangat mengandalkan privatisasi BUMN.

Saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintahan sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI, juga dijual dengan sangat murah, hanya sekira 20 persen dari total nilai BLBI. Buktinya BUMN seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah dan lain-lain diprivatisasi.

Selama tiga tahun pemerintahan periode ini terjadi privatisasi BUMN dengan nilai sebesar Rp3,5 triliun pada tahun 2001, Rp7,7 triliun pada 2002, dan Rp7,3 triliun pada tahun 2003.

(Muhammad Saifullah )