Presiden Minta Menteri KIB II Jauhi Kepentingan Partai

JAKARTA - Sebelum membentuk kabinet terbarunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melarang para menterinya untuk memenuhi kepentingan partainya saat memegang jabatan menteri.

Hal itu telah tertuang dalam pakta integritas yang telah ditandatangani para calon menteri saat menjalani seleksi calon menteri beberapa waktu lalu.

"Menteri sudah menandatangani kontak, mereka memiliki resiko kalau menggunakan kepentingan lain selain kepentingan negara. Presiden bilang tidak boleh ada satu agenda pun untuk kepentingan partai. Tidak sama sekali, selain kepentingan bangsa," tutur Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di sela acara temu halal bihalal alumni ITB di kantor Pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Kamis (22/10/2009).

Jika terjadi benturan antara kepentingan partai dengan kepentingan bangsa, maka menteri yang bersangkutan harus menerima konsekuensinya.

"Dalam pidato presiden di pelantikan kabinet kan bilang, 'my loyality to the party end when the loyality to the state begin'. Konsekuensinya berhenti. Akan diadakan evaluasi tiap tahun," terangnya.

Kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, kata Hatta, akan dievaluasi oleh Presiden di tiap tahunnya.

(Hariyanto Kurniawan)