Pemerintah Tepis Isu Bibit-Chandra Diminta Mundur

JAKARTA - Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dinonaktifkan sebagai pimpinan KPK sejak menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang.

Belakangan ini muncul isu yang menyebutkan Bibit dan Chandra diminta mundur. Menkum dan HAM Patrialis Akbar menyangkal isu Bibit-Chandra yang diminta mundur sebagai konpensasi atau win-win solution atas kasusnya yang tidak dibawa ke pengadilan.

Terlebih tadi keduanya diminta menghadap ke Istana Negara di mana pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dilangsungkan secara tertutup bagi wartawan, sehingga berkesan dirahasikan. Bahkan para pewarta dilarang mendekat lokasi pertemuan tersebut.

"Presiden sama sekali tidak pernah meminta untuk mundur. Tak ada tawar menawar sama sekali. Tidak ada barter," tandas Patrialis Akbar di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (23/11/2009).

Lalu apa yang dibicarakan dalam pertemuan tertutup itu? Jawab Patrialis, "Prinsipnya bagaimana ke depan lembaga hukum ini bisa harmoni. Masa lalu sudahlah."

Rumor mundurnya Bibit dan Chandra secara tetap jika kasus mereka dihentikan juga dibantah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu baru sebatas rumor, tidak benar berita itu," ujar Kabiro Humas KPK Johan Budi saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (23/11/2009).

Johan bahkan mengaku tidak tahu menahu darimana asal rumor tersebut.

Mengenai pertemuan Presiden SBY dengan para pimpinan KPK baik aktif maupun pelaksana tugas (Plt) serta Bibit dan Chandra, Johan menerangkan untuk memfokuskan penanganan kasus.

"Pertemuan itu masih fokus pada penanganan kasus Pak Bibit dan Pak Chandra. Itu tadi dipanggilnya mendadak mungkin terkait pengumuman nanti malam," pungkas Johan.  

(Dadan Muhammad Ramdan)