Konflik Internal, Sultan Saladin Angkat Bicara

CIREBON - Konflik internal di Kesultanan Kanoman Cirebon tampaknya akan kembali mencuat setelah aksi unjuk rasa Sultan Kanoman XII Cirebon, Raja Muhammad Emirudin beserta pengikutnya di depan Kantor Walikota Cirebon tempo hari.

M Saladin yang juga bersikukuh sebagai Sultan Kanoman XII Cirebon yang sah menilai aksi demonstrasi yang dilakukan kedua adiknya, yakni, pangeran Emirudin dan Ratu Arimbi kepada wali kota tidak mewakili Kesultanan Kanoman Cirebon secara institusi kesultanan. Demikian disampaikan Juru Bicara Kesultanan Kanoman, Ratu Mawar Kartina dalam keterangan persnya, Minggu (6/6/2010) malam.

"Aksi demonstrasi berbagai komponen masyarakat yang menyuarakan aspirasi mereka kepada wali kota, DPRD, dan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Cirebon tersebut tidak mewakili Kesultanan Kanoman Cirebon secara istitusi kesultanan," kata Ratu Mawar membacakan surat pernyataan Sultan Saladin.

Menurut Mawar, masalah ketegasan pengakuan pemerintah terhadap Sultan Kanoman XII Cirebon seperti yang disuarakan dalam aksi demonstrasi tersebut seharusnya mengacu pada pakem yang ada dengan bukti otentik baik dalam bentuk peraturan tertulis adat, agama, maupun pemerintah.

"Mengacu pada besluit atau dokumen tertulis yang disepakati oleh sultan-sultan terdahulu di Cirebon dan disahkan oleh pemerintah Belanda waktu itu, tertulis jelas, bahwa pengganti sultan adalah anak laki-laki tertua dan anak kandung dari sultan yang digantikannya," jelas Ratu Mawar.

Dikatakan, sultan adalah pemimpin, pemangku adat yang merupakan panutan, contoh, pelindung, pengayom masyarakat, yang bersahaja dan layak untuk memimpin, sehat jasmani dan rohani. Apalagi dikuatkan dengan bukti otentik berupa surat wasiat dari sultan yang digantikannya. Mawar mengaku Sultan Saladin adalah pewaris kesultanan yang sah sesuai dengan surat wasiat yang ditulis almarhum Pangeran Raja Djalaludin tanggal 23 Februari 2002.

"Berpegang teguh pada ipat-ipat atau petuah pendiri kesultanan Cirebon, Kanjeng Sunan Gunungjati, salah satunya adalah harus melaksanakan amanat orangtua. Maka berpegang teguh pada hal itu, saya dinobatkan oleh sesepuh keluarga Kesultanan Cirebon dan disaksikan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sejumlah elemen masyarakat di gedung Prabyaksa Kesultanan Kanoman," kata Ratu Mawar membacakan pernyataan tertulis Sultan Saladin.

Untuk memuaskan berbagai pihak di masyarakat dan pemerintah dalam mengambil sikap untuk pengakuan Sultan Kanoman XII, kata Mawar, pihaknya mempersilahkan semua pihak untuk melakukan pengkajian yang harus brepatokan pada pakem maupun peraturan perundang-undangan lainnya baik yang tertulis maupun tidak.

"Sultan Saladin menyampaikan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Cirebon yang telah terganggu dengan aksi demonstrasi damai pada hari Kamis lalu. Sultan juga mohon maaf kepada pemerintah Kota Cirebon, khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon jika aksi tempo hari membuat hal yang tidak menyenangkan seta tidak sesuai dengan peraturan yang ada," papar Mawar.

Kalau memang sudah sesuai aturan, kata Mawar, kenapa Pangeran Emirudin dan Ratu Arimbi masih ngotot meminta pengakuan dari wali kota, bupati, bahkan presiden. "Kalau memang sesuai pakem, kenapa tidak pede (percaya diri), saya aja pede,"  kata Mawar.

Mawar menduga, demonstrasi yang mengatasnamakan  Kesultana Kanoman tersebut ditunggangi sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab dengan agenda terselubung. "Kalau benar, mau dibawa kemana Kesultanan Kanoman," ujarnya.

Terkait konflik internal di kesultanan, tambah Mawar, selama ini pihaknya sudah berusaha agar kesultanan kondusif. Namun demo tempo hari membuat pihaknya tidak bisa terus menahan diri. Sementara itu kubu Sultan Emirudin memberikan batas waktu kepada Wali Kota Cirebon Subardi untuk memberikan keputusan terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan pihak keraton termasuk dari kalangan masyarakat, atas kinerja  dan kepemimpinan Subardi.

Juru  Bicara  Keraton Kanoman, Nurtina mendesak wali kota sesegera mungkin memberikan penjelasan atas tuntutan yang disampaikan masyarakat, pada saat kirab  beberapa hari lalu.

Sampai hari ini dirinya mengaku  belum menerima informasi apa pun dari wali kota. "Jangan terlalu lama, karena masyarakat menunggu penjelasan dari wali  kota. Kalau tetap tidak ada tanggapan kami akan kembali berdiskusi dengan masyarakat, termasuk dengan  sultan untuk menentukan langkah selanjutnya," ungkapnya.

(Dadan Muhammad Ramdan)