JAKARTA - Rencana sweeping sudah dilontarkan beberapa organisasi masyarakat di Indonesia sebagai respons dari penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Diraja Malaysia.
Lebih dari itu, aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai aksi sweeping ini dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat atas lambannya respons yang diambil pemerintah.
Menurut Adhie, masyarakat tidak bisa disalahkan sudah lebih dulu bertindak dengan cara yang agak kasar.
“Wajar jika masyarakat sweeping. Masyarakat tidak bisa disalahkan walaupun pada akhirnya nanti merugikan kita sendiri. Mereka tidak bisa dilarang juga. Kepemimpinan kita terlalau lemah untuk menyikapi konflik dengan Malaysia,” ujar Adhie kepada okezone, Rabu (1/9/2010).
Adhie menambahkan jika pemerintah tidak bertindak dengan bersikap lebih tegas kepada Malaysia, maka ketegangan di level bawah akan semakin meruncing.
“Ini kan akhirnya menjadi konfilk antara rakyat Indonesia dan Malaysia. Yang tertindas jadinya rakyat Indonesia, padahal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pimpinan nasional,” sambung Adhie.
Dia mencontohkan saat Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia di era pemerintahan Presiden Soekarno di awal 1960-an. Saat itu, peran dan ketegasan Soekarno terlihat jelas dalam mengomentari Negeri Jiran yang dianggap sudah menjadi antek neoliberal.
“Kalau kita lihat sejarah masa lalu, yang pertama kali berselisih Presiden Soekarno dengan Tenku Abdurrahman soal kemerdekaan Malaysia waktu itu Soekarno menganggap Malaysia sudah menjadi antek neolib, dan Soekarno tidak suka negara tetangga menjadi antek neolib,” terang Adhie.
(Dian AF)