JAKARTA- Pembatalan kunjungan Presiden SBY ke Belanda karena adanya percepatan proses pengadilan HAM yang diajukan Republik Maluku Selatan (RMS) di negeri kincir angin merupakan preseden buruk.
Insiden ini juga cukup memalukan karena dilatari ketakutan atas sebuah proses peradilan. “Pembatalan ini justru mengafirmasi adanya fakta pelanggaran serius HAM di Maluku,” ujar Ketua Bandan Pengurus SETARA Institute Hendardi dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (5/10/2010).
Keputusan pembatalan, sambung Hendardi, juga sekaligus memberi ruang bagi RMS untuk semakin aktif melakukan propaganda dan kampanye di luar negeri.
Bangsa Indonesia, menurut Hendardi, justru sangat dirugikan oleh implikasi yang timbul dari keputusan SBY membatalkan kunjungan ke Belanda. “Komisi I DPR RI harus menyoal dampak yang timbul dari keputusan ini,” tandasnya.
(Muhammad Saifullah )