"Jadi PRT Itu Pilihan, Pemerintah Melindungi Saja"

JAKARTA- Kematian Ruyati binti Satubi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bekasi yang dihukum pancung di Arab Saudi, dinilai telah menampar “wajah” pemerintah Indonesia. Pemerintah dianggap tak mampu melindungi TKI yang menjadi pahlawan devisa Indonesia.

“Seharusnya tugas pemerintah adalah melindungi pilihan warga negara, bekerja sebagai PRT itu sebuah pilihan, yang jadi tugas pemerintah adalah melindungi. Masalah yang ada bukan salah pilih tapi perlindungan yang harus ditingkatkan,” kata Deputi Bidang Program Dewan Eksekutif Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Sulistri, di Jakarta, Jumat (24/6/2011).

Sulistri mengatakan, dari tahun lalu UU PRT sebenarnya sudah masuk prolegnas, tapi hingga kini tidak ada kemajuan. “Kami mendesak kepada DPR agar segera menyelesaikannya,” katanya.

Sementara itu, Komisoner Komnas Perempuan Tumbu Saraswati menyatakan, Komnas Perempuan menyesalkan sikap pemerintah yang cenderung mundur dan ragu dalam menyikapi persoalan TKI. Keputusan untuk menghentikan sementara pengiriman TKI adalah hal yang kontradiktif.

“Keputusan moratorium harus direncanakan mapan dan komprehensif, apabila tidak terukur justru akan menambah persoalan baru yakni migrasi ilegal,” katanya.

Saat ini yang harus dilakukan pemerintah ialah memperbaiki sistem rekrutmen TKI dari awal. “Semuanya harus dijalankan dengan baik, misal pendidikan, bahasa teknologi, medis, dokumen-dokumen,” tandas Tumbu.

(Stefanus Yugo Hindarto)