DPR kritik Anggaran Kemendiknas

JAKARTA - Komisi X DPR mengkritik anggaran Kementerian Pendidikan Nasional yang mendapatkan opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal Kemendiknas mendapatkan dana terbesar dan sudah diamanatkan di peraturan perundangan.

Anggota Komisi X DPR Irsal Yunus mengatakan, tidak seharusnya Kemendiknas mendapatkan opini buruk lantaran unit di lingkungan Kemendiknas, termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki orang yang ahli dalam bidang akuntansi pemerintahan.

Apalagi penilaian ini bersifat teknis yang seharusnya tidak ada faktor kelalaian. Kata dia, pengawasan keuangan yang sangat lemah karena dilakukan dalam dalam satu periode anggaran. Seharusnya pemeriksaan terhadap kejanggalan bisa dideteksi sejak awal.

Yang lebih menyesalkan, ungkap politikus dari PDIP ini, kelalaian pemakaian terjadi dari atas sampai ke bawah. “Ini tidak akan terjadi kalau manager (pimpinan) bekerja baik," sesalnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/7/2011).

Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati juga menyayangkan kesalahan tersebut, padahal bidang pendidikan satu-satunya bidang yang anggarannya ditetapkan dalam UUD namun nyatanya pengelolaan keuangannya lemah.

Menurut dia, di saat banyak sekolah yang rusak ternyata anggaran tidak dipergunakan tepat sasaran. Menurutnya, Mendiknas tidak bisa menyerahkan masalah itu hanya kepada daerah.

Politikus PPP ini juga mengkritik penjelasan Mendiknas yang dianggap tidak transparan terkait disclaimer. Pasalnya, Mendiknas tidak menyampaikan temuan BPK lainnya seperti anggaran bantuan sosial, realisasi belanja fiktif atau perjalanan dinas yang tidak wajar tidak dipaparkan.

(Dede Suryana)