PHNOM PENH - Kesuksesan pemilu sela Myanmar yang dianggap berlangsung dengan jujur dan adil pada 1 April lalu, membuat sebagian besar kalangan optimis dengan reformasi yang terjadi di negara itu.
Berdasarkan atas pertimbangan itu pula pemimpin negara-negara anggota ASEAN mendesak Barat untuk segera mencabut sanksi yang mereka jatuhkan atas Myanmar.
"Pencabutan sanksi akan memberikan kontribusi positif dalam proses demokrasi dan khususnya dalam pembangunan ekonomi Myanmar," ujar salah seorang pejabat tinggi Kamboja dalam pertemuan ASEAN Summit seperti dikutip AFP Rabu, (4/4/2012).
Uni Eropa melalui Kepala Kebijakan Luar Negerinya Catherine Ashton mengatakan, pihaknya akan membawa isu ini dalam pertemuan antar Menteri Luar Negeri Uni Eropa yang akan berlangsung di Luxemburg pada 23 April mendatang.
Pemilu sela yang baru saja usai di Myanmar dinilai menjadi pemilu paling bersejarah di negara itu, karena berlangsung secara bebas, terbuka, jujur dan adil. Bahkan Myanmar tak segan untuk mengundang sejumlah pemantau asing dari beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS), Uni Eropa serta ASEAN untuk ikut memonitor pelaksanaan pesta demokrasi di negara itu.
Tidak hanya itu pemilu kali ini juga mengukir sejarah tersendiri bagi tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Perempuan berusia 66 tahun itu berhasil meraih kemenangan telak dan mengantarkannya sebagai anggota parlemen melalui Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
(Rani Hardjanti)