Denny Nilai Kepala Daerah Ikut Demo BBM Tak Paham Aturan

DENPASAR- Kepala daerah yang ikut demo menolak kenaikan harga BBM atau menentang kebijakan pemerintah pusat dinilai tidak paham sistem ketatanegaraan yang berlaku.

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Denny menilai kepala daerah mestinya paham bahwa mereka adalah bagian dari pemerintahan.

"Kepala pemerintahan kan presiden, ya harusnya ikut kebijakan nasional sebagai aparat negara," kata Denny di sela seminar nasional optimalisasi tata kelola keuangan yang digelar Ikatan Alumni Fisip UI di Denpasar, Jumat (13/4/2012).

Alasan kepala daerah yang demo tolak kenaikan BBM seperti ditunjukkan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH dan Wakil Wali Kota Solo FX Rudyatmo, yang menjalankan misi sebagai kader partai dinilai tidak tepat.

Sebab, lanjut Denny, begitu menjadi kepala daerah dia telah menjadi bagian pemerintahan, sehingga apapun kebijakan pemerintah pusat harus dijalan.

"Apa jadinya negara ini kalau setiap kepala daerah kebijakan sendiri-sendiri berbeda dengan kebijakan pusat. Gimana dong dengan sistem presidensial dan negara kesatuan, " kata mantan Kepala Pukat UGM ini.

Karena itu, Denny mengingatkan, kepala daerah yang ingin menyampaikan aspirasi atau kepentingan publik, mestinya diartikulasikan oleh partai. "Kalau mau menjalankan misi tersebut, ya biar partainya dong. Jangan dia sebagai kepala daerah," tutupnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)