Sindonews.com - Konsorsium PT Jakarta Tolroad Development (JTD) sebagai pembangun dan pengelola enam ruas tol dalam kota menyatakan, kebutuhan anggaran pembebasan lahan proyek tersebut mencapai Rp5,4 triliun.
Kepala Humas Jakarta Tolroad Development Ngurah Irawan menjelaskan, kebutuhan anggaran sebesar Rp5,4 triliun tersebut hanya sekitar 7,4% dari total kebutuhan investasi proyek yang diperkirakan mencapai Rp40 triliun. Anggaran itu termasuk kajian rencana teknis wilayah di pembangunan ruas tol.
“Biaya tanah memang cukup tinggi, selain karena mahalnya harga tanah di Jakarta, kebutuhan itu juga berdasarkan kajian rencana teknis, di mana ada beberapa missing link yang harus dibebaskan lokasinya berada di kawasan padat penduduk,” kata Ngurah di Jakarta
Dia mengatakan,pelaksana pembebasan tanah akan dilakukan oleh Pemda DKI dengan sumber pendanaannya berasal dari APBN atau APBD, sesuai dengan keputusan nantinya.
Tetapi, imbuhnya, anggaran tersebut hanya bersifat dana talangan karena nantinya total kebutuhan akan dikembalikan oleh investor sebagai penanggung jawab sekaligus pemegang konsesi ruas tol sepanjang 67,74, kilometer (km) tersebut.
Total usulan investasi yang diajukan pada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tidak terlalu jauh dari perkiraan awal yang mencapai Rp40,02 triliun. Kenaikan memang terjadi karena mempertimbangkan faktor kebutuhan tanah dan tingkat suku bunga bank.
“Mengenai pembiayaan proyek, kami sudah melakukan pembahasan dengan sindikasi perbankan nasional yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank DKI. Leader-nya Bank Mandiri,” tuturnya.
Selain mengandalkan sindikasi perbankan nasional, Ngurah mengatakan, mereka juga akan berupaya mencari pembiayaan dari bank asing untuk masuk dalam sindikasi tersebut. “Peluangnya cukup besar untuk bank asing masuk karena proyek ini ada di tengah kota yang potensi bisnisnya tinggi,” kata dia.
Sementara, mengenai kemajuan usulan dokumen proyek, saat ini pihaknya sudah merampungkan tahap klarifikasi teknis. Selanjutnya, pekan ini akan dilanjutkan dengan klarifikasi besaran investasi proyek.
Kemudian, pekan depan akan dilakukan negosiasi atau tanggapan dari BPJT atas keseluruhan rencana teknis dan investasi yang diusulkan dalam dokumen perencanaan tersebut.Jika sesuai target, maka akhir September Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sudah dapat diteken.
Sementara, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Gazaly mengatakan, sampai saat ini usulan dokumen perencanaan yang diajukan oleh JTD masih dipelajari oleh panitia proyek tersebut. Proses pelaksanaan evaluasi memang cukup panjang karena melibatkan nilai investasi yang cukup besar. Namun, tahun ini sudah ada kepastian kelanjutan proyek tersebut dari BPJT. “Masih dikaji tim panitianya. Agar prosesnya bisa sesuai dengan target dan harapan,” ujarnya.
Konsorsium Jakarta Tollroad Development merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo Pembangunan Jaya Group sebagai BUMD DKI,PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA),PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala PersadaTbk (CMNP).
Enam ruas tol dalam kota akan dibangun sepanjang 67,74 km dengan asumsi awal nilai investasi mencapai Rp40,02 triliun. Rencananya, proyek itu akan dibangun dalam empat tahap. (bro)
(Hariyanto Kurniawan)