Warga Rohingya Dambakan Kewarganegaraan Myanmar

JAKARTA - Bantuan pangan, tempat tinggal, dan sanitasi, tentunya menjadi prioritas bagi warga Rohingya yang tinggal di Arakan, Myanmar. Relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Doddy Hidayat menegaskan, satu hal yang sangat diinginkan warga Rohingya adalah "kewarganegaraan."

Tim ACT yang baru saja pergi ke Myanmar berhasil mendistribusikan bantuannya untuk warga Rohingya di Kota Sittwe, Provinsi Arakan. ACT pun melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat dan pemerintah setempat untuk mensukseskan aksinya.

Doddy mengatakan, selama dirinya berada di Myanmar, berbagai cara sudah dilakukannya untuk mensukseskan distribusi bantuan itu. Namun satu hal yang patut diperhatikan adalah status warga Rohingya di Myanmar.

"Sejauh ini, warga Rohingya sangat menginginkan kewarganegaraan. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal oleh Pemerintah Myanmar," ujar Doddy, di kantor ACT, Jakarta, Selasa (4/9/2012).

Relawan asal Indonesia itu menceritakan sedikit tentang masalah-masalah yang dihadapi warga etnis minoritas di Myanmar. Selain mengalami diskriminasi dari warga, warga Rohingya pun tidak memiliki kartu tanda penduduk.

Hal itu menyebabkan kesengsaraan tersendiri bagi warga Rohingya dalam mencari mata pencaharian. Ketiadaan KTP membuat warga keturunan Benggala itu tidak bisa bekerja di kantor-kantor pemerintahan.

Doddy menambahkan, warga Rohingya umumnya bekerja sebagai tenaga kerja kasar. Mereka hampir tidak pernah berhasil mendapat pekerjaan yang layak.

(Fajar Nugraha)