Gunakan Hotel & Mobil Mewah, Rakor Gubernur se-Sumatera Dikritik

MEDAN – Pelaksanaan rapat kordinasi (rakor) gubernur se-Sumatera yang digelar sejak 18–20 Desember 2012 di Hotel JW Mariot, Kota Medan, menuai kritik sejumlah kalangan. Pasalnya, gelaran yang membicarakan program pembangunan nasional untuk wilayah Sumatera itu memakan biaya yang cukup besar.

Disamping jumlah undangan yang begitu banyak, kendaraan yang disediakan panitia untuk digunakan para pejabat setingkat Dirjen, Kepala Dinas, dan Ketua DPRD, Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir, terbilang pelayanan kelas wahid. Apalagi harga kamar di Hotel JW Marriot terbilang lebih tinggi dibandingkan harga kamar di hotel-hotel pada umumnya di Medan.

Belum jelas memang dari mana sumber dana pelaksanaan rapat kordinasi Gubernur se-Sumatera Utara itu, namun darimana pun dana tersebut berasal, yang pasti merupakan uang rakyat.

Salah seorang Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ikut menjadi peserta dalam rapat kordinasi tersebut mengaku senang-senang saja mengikuti kegiatan rapat kordinasi di hotel mewah.

Namun, menurutnya, akan lebih baik jika para pemimpin menunjukkan kinerja pemerintahan secara lebih sederhana, dengan menggunakan fasilitas yang baik tapi tidak berlebihan. Karena jika terlalu mahal dan diadakan di akhir tahun, justru akan terstigma hanya sebatas menghabiskan anggaran semata.

“Ya kalau kita senang saja, namanya dilayani dengan baik di hotel kelas satu. Tapi kalau pun tak semewah ini kita senang-senang aja. Yang pentingkan substansi yang kita bahas tercapai, sehingga pembangunan di wilayah Sumatera bisa berjalan secara maksimal,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Samosir, Mangindar Simbolon. Menurutya, rapat koordinasi pemerintah tidak perlu digelar ditempat mewah. Tidak perlu pula dilakukan secara besar-besaran, asal tetap pada substansi yang dibahas.

Ia mengimbau agar pemerintah merubah pola koordinasi lintas pemerintah di Sumatera dengan metode yang lebih spesifik dan lebih intensif secara berkala. Koordinasi menurutnya juga harus mengikutsertakan pemerintah kabupaten-kota se-Sumatera yang merupakan pemilik masyarakat dan wilayah.

“Ya saya pikir enggak perlu besar-besar. Buang-buang anggaran. Kecil saja, yang penting sering dan pembahasannya substansial. Kalau di rapat kordinasi masih bahas perdefinisi-definisi saya pikir di bimbingan teknis juga sudah disampaikan, dan kita paham soal itu. Harus lebih strategis lah dan kita dilibatkan banyak, agar kita juga bisa  mengadopsinya secara lebih baik di daerah," cetusnya.

(Rizka Diputra)