Jokowi Tak Mau Umbar Janji soal Penyelesaian Kasus BLBI

JAKARTA - Calon presiden, Joko Widodo (Jokowi), tak mau mengumbar janji soal penyelesaian kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikabarkan menyeret nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Setelah tanggal 22 baru saya ngomong. Saya sekarang enggak mau bicara yang membuat panas suasana politik. Kita bicara yang dingin-dingin saja kita bicara yang empuk-empuk saja," kata Jokowi, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014).

Sebagaimana diketahui, KPK memastikan akan memanggil siapa pun yang terkait dalam kasus SKL BLBI itu, tak terkecuali Megawati Soekarnoputri yang saat kasus itu bergulir masih menjabat sebagai Presiden.

"KPK sudah pernah periksa JK mantan Wapres. Boediono saat masih Wapres kita juga periksa dalam kasus lain (Century). Apalagi Mega, dia kan sudah mantan (Presiden)‎," kata Ketua KPK Abraham Samad usai buka puasa bersama di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 11 Juli 2014.

Samad mengatakan, kasus tersebut akan segera diungkap dalam waktu dekat untuk menentukan naik tidaknya status kasus itu ke penyidikan. Mengingat kasus SKL BLBI merupakan salah satu kasus yang punya resistensi besar. Sebab, kasus itu akan menjadi perhatian lembaga antikorupsi tersebut sebelum masa pimpinan KPK periode sekarang berakhir.

"Tadi baru saja saya panggil penyelidiknya. Saya tanya. Dalam waktu dekatlah, habis lebaran, harus ekspose karena sudah lama kan. Kalau kita sudah berakhir masa jabatan, takutnya mangkrak," jelas Samad.

Adapun SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, Presiden yang menjabat adalah Megawati Soekarnoputri.

Terkait semua itu, Gubernur DKI nonaktif itu menegaskan bahwa dirinya tak mau membuat panas perpolitikan yang sedang bergulir. "Saya tidak mau komentar yang membuat suasana panas," kata Jokowi.

(Dede Suryana)