Alasan Hendropriyono Ditunjuk Jadi Penasehat Tim Transisi

JAKARTA - Komitmen presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dalam penegakan hukum terutama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih patut dipertanyakan. Pasalnya, Jokowi justru menampung mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Hendropriyono orang yang ditenggarai sebagai pelanggar HAM.  
 
Menurut Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Sundari, Hendro memang ditempatkan sebagai tim penasehat, tetapi posisi ini hanya memiliki kepentingan ketika diminta masukan.
 
"Kalau enggak ditanya enggak akan memberi masukan. Penasehat itu banyak orang, ada Pak Syafi'e Ma'arif, Hasyim Muzadi, ada Pak Luhut, bukan Pak Hendro sendirian," katanya di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (24/8/2014).
 
Kemudian, jelas Eva, tugas dan fungsi dari tim transisi itu adalah membahas kebijakan-kebijakan strategis dan program-program strategis untuk pemerintahan lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam visi-misi Jokowi.
 
"Kalau di dalam visi-misi sudah ada program aksi penegakan hukum ya pak Hendro enggak bisa menghapus ini karena masyarakat menjadi saksi kan bahwa program aksi termasuk aksi penegakan HAM dan seterusnya. Lagipula kan aneh kalau orang berspekulasi bahwa Pak Hendropriyono masuk karena untuk kepentingan pribadi, kan banyak orang di dalamnya," jelasnya.
 
Ia meminta masyarakat bisa berpikir positif, dengan mempersepsikan niat Hendro masuk ke dalam tim transisi guna menghindari persoalan hukum yang dituduhkan kepada dirinya.
 
Eva menambahkan, orang-orang yang ada di tim transisi memang tidak melulu melihat latar belakangnya, artinya siapapun dan apapun bisa menjadi bagian dari tim selama memiliki komitmen yang sama untuk membantu merealisasikan visi-misi Jokowi.
 
"Pegangannya visi misi, siapapun dengan latar belakang apapun bahkan yang dulunya anti kepada PDIP tapi ketika mempunyai komitmen membantu visi misi, kita terima. Bukan hanya Pak Hendropriyono. Bahkan beberapa yang dulu jadi sekretaris Pak Hatta Rajasa pun gabung ke kita, pak Trenggono dan seterusnya. Jadi memang sulit jangan sampai dilihat hitam putih lah. Tapi siapapun yang berkomitmen membantu menurunkan visi misi menjadi operasional dan actionable itu kita dukung," pungkasnya.
 
Diketahui, Hendro memang disebut-sebut terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di Talangsari, bahkan ia juga ditenggarai terlibat dalam kasus pembunuhan aktifis HAM, Munir.

(Misbahol Munir)