Rekomendasi KPK Soal Menteri Jokowi Tak Perlu Diumumkan ke Publik

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan, rumitnya penyusunan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla, disebabkan adanya rekomendasi Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang dibuka ke publik.

“Menurut pengertian saya yang awam, rekomendasi tersebut sangat perlu. Namun, berstatus rahasia negara, sangat tertutup dan hanya bisa dibaca oleh Presiden,” kata Hasyim Muzadi di Jakarta, kamis (22/10/2014).

Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara pemerintahan yang bersih dengan hak prerogratif Presiden dalam menyusun kabinet, sesuai undang-undang.

“Kita harus ingat bahwa Presiden ex officio adalah kepala negara yang dapat mengatur trias politika sekaligus sesuai dangan alur demokrasi, tidak hanya kepala eksekutif,” jelasnya.