Andaikan saja, lanjut Hasyim, rekomendasi KPK disampaikan kepada Presiden Jokowi secara tertutup, tentu presiden akan bijak dalam menentukan kabinet bersih tanpa goncangan.
“Saya percaya Pak Jokowi berkepribadian anti-korupsi. Tapi semua telah terlanjur, kotak pandora telah dibuka tanpa bisa ditutup lagi. Tinggal kembali ke Presiden. Jokowi tidak perlu merasa fait acomply dengan rekomendasi yang dipublisir itu,” terangnya.
Hasyim menilai, tak hanya yang diberi tanda merah dan kuning bisa korupsi. Namun, yang bertanda hijau pun, bisa jadi melakukan korupsi saat menjabat sebagai menteri.
"Siapa yang menjamin ke depan tidak korupsi. Yang hijaupun nanti kalau korupsi harus dicopot, dan tidak menjadi aib untuk Presiden. Maka pendapat saya, perhatikan KPK dengan saran-saranya sekaligus tegakkan kepala sebagai kepala negara, agar ada keseimangan antara peringatan keras KPK tentang korupsi seorang menteri dan praduga tak bersalah,” paparnya.