JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Asrul Sani, mengatakan akan memberi sanksi kepada kadernya yang ikut menandatangani hak interpelasi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, Fraksi PPP tidak akan melakukan penandatanganan interpelasi tersebut. Namun, masih ada yang tidak sepakat dengan keputusan fraksi.
"Fraksi adalah meminta kepada para anggota fraksi tidak menjadi bagian dari interpelasi, dan ini nanti akan diberikan teguran," kata Asrul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).