Golkar Terancam Tidak Ikut Pilkada Serentak

JAKARTA - Politisi Partai Golongan Karya (Golkar), Taufik Hidayat, menginginkan dua kubu yang ada di partainya yakni Aburizal Bakrie dan Agung Langsono segera berdamai.

Hal itu berkenaan dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengembalikan susunan struktural partai dua kubu Munas Bali dan Ancol agar terlebih dahulu diselesaikan di internal partai.

"Saya saran untuk menempuh jalan rekonsiliasi, karena itu jalan terbaik meskipun ada jalur lain yang bisa dipakai yaitu jalur pengadilan. Tetapi, jalur ini memiliki kelemahan adanya problem waktu," ujarnya dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2014).

Problem waktu yang dimaksud menurut Taufik, yakni agenda politik nasional yang akan menghelat Pilkada serentak di 245 wilayah pada 2015 mendatang.

"Kalau tidak rekonsiliasi Golkar terancam tidak bisa mengikuti pilkada mendatang. Karena dalam pemilihan calon kepala daerah itu tetap wewenang DPP," ujarnya.

Taufik menambahkan, menurut jadwal, pilkada dilangsungkan antara November-Desember 2015, sehingga proses uji publik yang menjadi amanat Perppu Pilakada harus rampung September.

"Maka, proses pendaftaran bakal calon oleh Perppu ditentukan enam bulan sebelum uji publik, itu bulan Maret 2015. Dalam kondisi Golkar seperti sekarang dengan adanya dua pengurusan menghadapi agenda pendaftaran bulan Maret, persiapan ke sana menjadi tantangan Golkar harus form jauh-hauh hari," terangnya.

Persoalan tersebut, sambungnya, menjadi masalah bagi DPD tingkat I dan II yang bersinggungan langsung dengan hajatan lima tahuan tersebut.

"Ini sangat menjadi persoalan khususnya pengurus DPD II dan I yang menghadapi Pilkada serentak. Persoalan besar dan secara langsung aspirasi daerah yang belum terwadahi dengan baik, khususnya kepengurusan ganda," tutupnya.