Tangani Konflik Golkar Menkumham Bukan "Malaikat"

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Keputusan itu merujuk dari putusan Mahkamah Partai Golkar yang mengabulkan kepengurusan hasil Munas Ancol, Jakarta.

Namun, Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) tak tinggal diam, karena menurut mereka dianggap putusan Mahkamah Partai imbang mengingat dari empat hakim dua diantaranya menyatakan dissenting opinion. Alhasil keputusan Menkumham Yasonna Laoly akan digugat oleh kubu Ical ke PTUN.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan, mengatakan, keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung cs memang tak bisa terlepas dari kepentingan politik.

"Menkumham itu memang bukan 'malaikat', dia manusia yang juga punya kepentingan untuk mengakomodir partai yang mendukung pemerintah, apalagi untuk partai sebesar Golkar," ujarnya saat berbincang dengan Okezone, Rabu (11/3/2015).

Bakir menuturkan, hal ini tak berbeda dengan yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di mana Menkumham mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy yang arah politiknya cenderung mendukung pemerintah. Intinya, Menkumham yang asalnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini jelas akan mengeluarkan keputusan yang memberikan kepentingan positif bagi pemerintah.

Keputusan yang dikeluarkan Menkumham atas sengketa pengurusan Partai Golkar memang sah saja, walau di alam demokrasi hal tersebut tidak terlihat wajar. Bagi yang tidak terima juga masih bisa menggugat keputusan tersebut.

"Nanti tinggal dilihat siapa yang sesuai aturan atau enggak," terangya.

Bakir menambahkan, sebaiknya dari dua kubu Partai Golkar ini sebaiknya bisa menahan diri dan menekan ego kepentingan kelompok. Dan ia meyakini kalau Partai Golkar bisa menyelesaikan persoalan internal yang terjadi saat ini.