Dikatakannya, jangan sampai pertimbangan yang dilakukan Jokowi karena takut dengan parlemen. "Ambil cepat keputusan walau nanti mendapat perlawanan dari parlemen. Jangan lambat," sambungnya.
Secara performance dan data empirik, lanjutnya, kelakuakn wakil rakyat yang ada di DPR ataupun DPRD selalu mencurigakan. Sistem demokrasi perwakilan tidak menjamin telah mewakili suara rakyat.
"Masyarakat sebagai kekuatan civil society harus berbuat sesuatu untuk ikut mengontrol unsur negara yang tidak beres. DPRD atau DPR selama ini melakukan klaim mewakili, padahal tidak," kata Kristiadi
Kembali pada fenomena yang dilakukan Ahok dalam melawan bobroknya sistem multipartai dan wakil rakyat yang tidak mewakili aspirasi masyakrat, seperti yang saat ini terjadi dengan menggunakan sistem e-budgeting dalam APBD DKI, membuat rakyat semakin melek poltik dan dewasa dalam berdemokrasi.
"Jadi rakyat sudah tidak akan peduli mau itu Tionghoa atau Protestan. Sudah terbukti di Jakarta masyarakat masih dukung Ahok. Tidak ada korelasi ras suku atau primordial dengan manfaat yang dirasakan masyrakatnya," tandasnya.
(Risna Nur Rahayu)