Jokowi Diminta Tak Tergoda Masukkan "Awak Baru" soal Reshuffle

JAKARTA - Setengah tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali digaungkan oleh berbagai pihak, salah satunya lembaga survei Poltracking. Dalam survei itu ditampilkan sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan penyegaran di Kabinet Kerja.

Setelah PDI Perjuangan menegaskan tak akan mengganggu hak prerogratif Presiden dalam hal reshuffle, kini hal itu disampaikan oleh anggota partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lainnya, Hanura.

"Dalam seminggu terakhir persoalan reshuffle kabinet menjadi sesuatu yang menarik perhatian banyak orang, khususnya terkait kondisi terkini politik dan pemerintahan Jokowi-JK. Kami dari Hanura melihat persoalan reshuffle ini sebaiknya tak perlu dibesar-besarkan, karena sepenuhnya menjadi prerogatif Presiden," tukas Ketua DPP Partai Hanura, Miryam S Haryani saat dihubungi, Rabu (22/4/2015).

Miryam mengingatkan pada Jokowi untuk melakukan reshuffle bukan karena desakan dari luar, tetapi karena para menteri tidak lagi memenuhi kriteria yang diharapkan sejak awal.