JAKARTA - Penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menuai pro kontra. Bahkan, penunjukan pria yang akrab disapa Bang Yos itu dinilai sebagai transaksi politik pemegang kekuasaan.
"Sutiyoso adalah ketua umum partai politik, dan BIN adalah lembaga negara yang seharusnya steril dari kepentingan politik tertentu. Sebab, Kepala BIN haruslah orang yang profesional, bersih dari anasir kepentingan politik tertentu," ujar Koordinator Badan Relawan Nusantara (BRN), Ghea Hermansyah kepada wartawan, di Jakarta, Senin (15/6/2015).
Menurut Ghea, Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif seharusnya bisa lebih jeli melihat rekam jejak seseorang yang ingin ditempatkan dalam suatu posisi strategis, termasuk penunjukan Sutiyoso sebagai pimpinan BIN.
"Jadi, Presiden harus melihat rekam jejak dari seorang mantan Pangdam Jaya tersebut, yang diduga terlibat tragedi kasus 27 juli (Kudatuli) yang sampai saat ini kasusnya 'dipetieskan'," bebernya.