PDIP Minta Tambahan Menteri, Ujian Independensi Presiden

JAKARTA - PDI Perjuangan meminta penambahan lima kursi menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika reshuffle kabinet dilakukan. Sebagai partai pendukung utama, PDI Perjuangan merasa pantas memeroleh kesempatan lebih untuk berperan dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Masnur Marzuki, menilai bila Presiden Jokowi menuruti kemauan partainya, maka semakin terang lah indikasi Pemerintahan Jokowi melanggar janji dan komitmen politik untuk tidak bagi-bagi kursi.

"Sah-sah saja sebenarnya bila PDIP minta jatah menteri dari partainya ditambah. Toh, Jokowi sendiri kader PDIP. Hanya saja, publik sudah kadung dijanjikan tidak akan ada bagi-bagi jabatan politik berdasarkan kepentingan parpol pendukung. Nanti Jokowi bisa dituduh makin ingkar janji," ujar Masnur saat dihubungi Okezone di Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Dia mengingatkan parpol pendukung Jokowi bahwa urusan kabinet adalah hak proregatif Presiden. Sehingga dalam mengutak-atik kursi kabinet murni urusan Presiden tanpa boleh diintervensi apalagi ditekan oleh pihak lain termasuk partainya.

"Karena kita anut sistem Presidensial, menteri merupakan pembantu presiden dan bertanggangung jawab pada Presiden. Maka tentunya independensi Presiden harus dikedepankan. Hanya saja, apa bisa Jokowi buktikan independensinya di tengah sindiran presiden petugas partai?" ujar Kepala Pusat Studi Asia Pacific Law Institute and Constitutional Reform (Aplicore) UII itu.

Lebih jauh dia menengarai upaya PDIP meminta tambahan jatah semakin menegaskan dugaan mulai lebarnya garis demarkasi antara Jokowi dengan PDIP. "Ini sebetulnya aneh jika PDIP minta jatah ke Jokowi. Bukankah Jokowi masih sama satu perahu dengan PDIP?" nilainya lagi.

"Saya kira kalau pun nanti ada reshuffle seharusnya bukan soal bagi-bagi jatah kursi menteri. Malu sama rakyat yang hidup makin sulit. Terlebih penting adalah sejauh mana dampak Presiden dan kabinet bekerja mensejahterakan rakyat di tengah lesunya ekonomi dan ancaman PHK besar-besaran," pungkasnya.