Masyarakat Bali Tolak Calon Bupati Terindikasi Korupsi

BADUNG - Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Indonesia, mengundang  kekhawatiran banyak pihak. Pasalnya, pembangunan daerah akan terhambat.

Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali Gusti Kade Sutawa mengatakan, siapapun yang akan menjadi bupati dan wali kota di Provinsi Bali harus bersih dari dakwaan korupsi.

“Selain punya visi demi kemajuan daerahnya dan punya sikap berani dan jujur. Syarat paling utama adalah bersih dari dakwaan dan tidak terindikasi korupsi," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PHRI Badung, Bali, Jumat (26/6/2015).

Menurutnya, korupsi membuat daerah tidak berkembang. Oleh karena itu dia berharap calon pemimpin di Bali terbebas dari korupsi. Selain itu, para calon harus mendapatkan rekomendasi dari kejaksaan, bahwa ia tidak terkait kasus korupsi.

"PDIP menjadi partai paling kuat peluangnya menempatkan putra-putri terbaiknya menjadi pimpinan daerah di Bali. Salah satunya adalah menempatkan calon bupati di daerah Kabupaten Badung,"ungkapnya.

Dia meyakini, PDIP tidak akan merekomendasikan nama calon Bupati Badung yang terindikasi korupsi. Karena, partai besutan Megawati ini mempunyai tekad untuk memberantas korupsi.

'Kami tidak ingin pemerintahan daerah cuma seumur jagung, karena pimpinan daerahnya berurusan dengan masalah hukum,”tandasnya.

Hal yang sama juga diutarakan Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy Institute (IPPI), Agung Suprio. Menurutnya, calon kepala daerah wajib bersih dari kasus korupsi.

“Partai politik disarankan mencari calon kepala daerah yang tidak pernah berbau korupsi. Kepala daerah yang bersih akan meningkatkan citra dan mampu menaikan elektabilitas partai,” tegasnya.