Greenpeace: PLTU Batang Tak Sejalan dengan Visi Jokowi

JAKARTA - Lembaga swadaya masyarakat Greenpeace meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah, karena dinilai tidak sejalan dengan visi kedaulatan pangan pemerintah.

"Presiden Jokowi harus mempertimbangkan ulang rencana pembangunan PLTU Batang, jika dipaksakan PLTU ini bukan hanya akan mengancam komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon penyebab perubahan iklim, tapi juga tidak sejalan dengan visi Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di negeri ini," kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Menurut Arif Fiyanto, pembangunan PLTU Batang tidak sejalan dengan visi kedaulatan pangan karena proyek tersebut dinilai berpotensi menghancurkan salah satu sentra penghasil pangan dan sumber perikanan terbaik di Jawa Tengah.

Ia memaparkan, perwakilan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali berkunjung ke Jepang untuk menyuarakan penolakan mereka secara langsung terhadap rencana pembangunan PLTU batubara di Batang yang akan didukung oleh perusahaan dan pemerintah Jepang.

Rencana pembangunan PLTU batubara Batang telah mengalami penundaan selama hampir tiga tahun lamanya karena adanya penolakan dari warga lokal.

"Perjuangan tanpa mengenal lelah serta kegigihan warga Paguyuban UKPWR dalam mempertahankan lahan pertanian dan kawasan tangkap ikan mereka yang subur, merupakan kunci utama dari keberhasilan mereka menahan pembangunan megaproyek energi kotor ini," kata Arif.

Menurut perwakilan warga Paguyuban UKPWR, Abdul Hakim, tujuan utama kunjungan mereka adalah mengajukan surat gugatan dan penolakan mereka terkait rencana pendanaan pembangunan PLTU Batang secara resmi kepada JBIC (Japan Bank for International Cooperation) melalui sebuah mekanisme internal yang dimiliki Bank Jepang tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pembangunan PLTU di Kabupaten Batang tinggal menunggu pembayaran konsinyasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sudah dikoordinasikan dengan BPN dan saat ini 'leadernya' BPN, tugas saya sudah selesai, kalau BPN selesai (membayar konsinyasi) ya tinggal dibangun," kata Ganjar usai bertemu dengan jajaran direksi Perusahaan Listrik Negara di Semarang, Senin 6 Juli 2015.

Ganjar memastikan bahwa proses pembangunan PLTU Batang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, serta mengharapkan semua pihak memahami kebutuhan listrik di Jateng dan sekitarnya.

(Muhammad Saifullah )