MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
"Esensi hukum demikian secara tegas dinyatakan dalam putusan MK tahun 2006," imbuhnya.
Gendo menganggap pasal penghinaan presiden yang dimasukkan dalam RUU KUHP sudah cacat konstitusi sejak dalam Rancangan Undang-Undang.
"Mengingat putusan MK sudah final dan mengikat, sehingga pasal penghinaan presiden dan wakil presiden tidak bisa diaktifkan lagi," tegas Gendo yang saat ini menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Nasional Aktivis 98 Bali. (fal)
(Syukri Rahmatullah)