Jokowi Jangan Salahkan SBY soal Pasal Penghinaan Presiden

JAKARTA - Pihak Istana mengaku pasal penghinaan kepada presiden, adalah produk dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hanya meneruskan saja.

Menanggapi hal tersebut Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin mengkritik keras pernyataan Istana yang melempar bola panas tersebut ke SBY.

Amir yang juga mantan Menkumham itu meminta orang-orang yang berada di ring 1 Jokowi untuk tidak menyalahkan pemerintahan SBY lagi.

"Tidak perlu lempar-melempar seperti itu," ujar Amir saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Dia menganggap pihak Istana sengaja melepas tanggung jawab dengan manyalahkan ke pemerintahan sebelumnya, lantaran saat ini timbul pertentangan dari pasal penghinaan tersebut.

"Jangan menunggu ada pro kontra, lalu dianggap itu warisan pemerintahan SBY. Ini keliatannya kalau sudah timbul kehebohan banyak orang mencoba melepaskan," katanya.

Sebelumnya, anggota Tim komunikasi Presiden Jokowi, Teten Masduki mengatakan pasal penghinaan presiden itu sebenarnya sudah diusulkan lagi oleh pemerintah SBY pada 2012.

Namun, pada era pemerintah SBY, kata dia, pembahasan RUU itu belum tuntas. Dia mengatakan, sebenarnya secara substansi pasal yang diajukan pemerintah saat ini hampir sama dengan yang diusulkan pemerintahan SBY.