Tiga Sikap PKS Tolak Kenaikan Tunjangan DPR dan Pejabat Negara

"Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini merilis jumlah rakyat miskin bertambah 860 ribu, sementara pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 30 ribu orang," ungkapnya.

Oleh karenanya, atas dasar pertimbangan tersebut, fraksi PKS DPR menyatakan bahwa rencana kenaikan tunjangan pejabat negara tidak usah dilanjutkan atau dibatalkan dan dialihkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Fraksi PKS DPR RI juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, DPR, maupun lembaga-lembaga negara lainnya untuk fokus pada upaya mengatasi krisis dan pelambatan ekonomi.

"Fraksi PKS sendiri telah berulang kali mendesak serta memberikan rekomendasi solusi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dan terukur dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini," tutur dia.

(Fransiskus Dasa Saputra)